Jakarta, DKPP – Beban kerja penyelenggara pemilu dalam mengawal dan menyukseskan pemilu dan pilkada di masa mendatang, diyakini akan lebih berat dibandingkan sebelumnya, seiring dengan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP, Heddy Lugito, saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasistas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Periode 2026 – 2027 di Jakarta, pada
Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Heddy Lugito, melantik 228 Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) periode 2026-2027 yang terdiri dari unsur masyarakat, KPU, dan Bawaslu, di Jakarta, pada Kamis (5/11/2026). Pelantikan ratusan anggota TPD ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua DKPP Nomor 3.AA/SK/K.DKPP/SET-05/2026 tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Daerah Periode 2026-2027. Heddy optimis para anggota TPD yang
Bandung, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, mengingatkan jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten/Kota agar membangun budaya organisasi yang berintegritas dan tidak membiarkan pelanggaran etik, sekecil apa pun. Menurutnya, pembiaran terhadap pelanggaran kecil dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih besar dan merusak kredibilitas kelembagaan. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan
Jakarta, DKPP – Wacana penguatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali mendapat dukungan dari Komisi II DPR RI. Penguatan DKPP dipastikan akan menjadi salah satu agenda utama dalam pembahasan dan penyusuan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Dukungan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, dalam kegiatan Finalisasi Rumusan Rekomendasi Hasil Konsultasi Publik
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan DKPP untuk menunjang pelaksanaan tugas penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Heddy menyampaikan hal tersebut dalam audiensi DKPP dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Pertemuan tersebut membahas penguatan kesekretariatan, kebutuhan kantor DKPP di daerah, keterbatasan sumber daya, integritas penyelenggara pemilu, serta dinamika
Palu, DKPP– Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, membuka peluang kerja sama program Pendidikan Etik Pemilu dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu. Program ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat pemahaman dan kesadaran etik di kalangan mahasiswa sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Ratna Dewi mengemukakan hal tersebut dalam
Palu,DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendorong perguruan tinggi untuk memperkuat pendidikan etik pemilu melalui pembelajaran yang tidak hanya membahas teori, tetapi juga diskusi bersama terkait fakta dan putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pendidikan Etik Pemilu bersama pimpinan dan
Jakarta, DKPP– Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mendorong penguatan kelembagaan DKPP melalui pembentukan Undang-Undang Pemilu yang baru, khususnya terkait kesetaraan kelembagaan, kemandirian kesekretariatan, serta peningkatan pelayanan pengaduan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Heddy saat memberikan pengantar dalam kegiatan Konsultasi Publik dalam rangka Masukan Penguatan Kelembagaan DKPP Menuju Pemilu yang Berintegritas di Jakarta, Selasa
Palu – DKPP, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, mendorong pemanfaatan arsip putusan DKPP sebagai bahan pembelajaran pendidikan etik di perguruan tinggi. Menurutnya, putusan DKPP tidak hanya menjadi dokumentasi kelembagaan, tetapi juga perlu dikaji di ruang kelas untuk menanamkan nilai-nilai etika dan integritas kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan Ratna Dewi saat