Diduga Berhentikan Staf Tanpa Ikuti Prosedur, Lima Penyelenggara Pemilu Provinsi Gorontalo Diperiksa DKPP

Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa lima penyelenggara pemilu dari Provinsi Gorontalo dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 90-PKE-DKPP/IX/2020 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Jumat (25/9/2020), pukul 09.00 WITA. Lima penyelenggara pemilu tersebut terdiri dari empat penyelengggara pemilu yang berasal dari Bawaslu Kabupaten

Perketat Protokol Kesehatan, DKPP Wajibkan dan Sediakan Rapid Test Untuk Peserta Sidang Daerah

Medan, DKPP – Guna mencegah penyebaran Covid-19, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memperketat pelaksanaan sidang pemeriksaan di daerah melalui rapid test. Rapid test ini berdasarkan pada Nota Dinas Sekretaris DKPP No. 248/DKPP/SET-04/IX/2020 tentang Petunjuk Teknis Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19. Berdasarkan nota dinas tersebut, seluruh peserta

Prof Teguh Prasetyo: Integritas dan Etika Tak Hanya Terkait Pemilu Saja

Gorontalo, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo mengingatkan penyelenggara pemilu agar tak hanya menjaga integritas dan etika pada hal-hal yang terkait kepemiluan saja. Menurut Teguh, integritas dan etika harus diaplikasikan oleh penyelenggara pemilu dalam semua bidang, tak hanya mencakup pemilu. Peringatan ini dilontarkannya saat memimpin Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi

Diduga Aktif di Sejumlah Ormas, DKPP Periksa Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 89-PKE-DKPP/IX/2020 pada Kamis (24/9/2020) pukul 09.00 WIB di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara. Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar, Muhammad Syahfii Siregar menjadi Teradu dalam perkara yang diadukan oleh Syawal Efendi Siregar. Teradu didalilkan tidak mengundurkan dari

Ida Budhiati: Protokol Kesehatan Jangan Hanya Dibebankan Ke Pundak Penyelenggara Pemilu

Medan, DKPP – Kewajiban untuk mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan pada Pilkada Serentak 2020 tidak akan berjalan jika hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu. Peserta pun dituntut hal yang sama dengan penyelenggara pemilu terkait protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati dalam kegiatan virtual Sekolah Pintar Pemilihan yang digelar

Ida Budhiati: Pandemi Paksa Penyelenggara Pemilu Bekerja Keras Membangun Peradaban Demokrasi

Medan, DKPP – Pandemi Covid-19 memaksa lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia bekerja lebih keras dalam membangun peradaban manusia yakni sistem demokrasi berbasis elektoral. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati mengungkapkan pandemi Covid-19 membatasi ruang gerak untuk memperoleh pendidikan. Padahal pendidikan merupakan salah satu kunci peradaban yang akan mempengaruhi cara pandang dan perilaku

Berstatus Terpidana, DKPP Berhentikan Tetap Ketua KPU Kabupaten Supiori

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Buziri Ronald Korwa selaku Ketua KPU Kabupaten Supiori dalam perkara nomor 82-PKE-DKPP/VIII/2020. Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, Didik Supriyanto, S.IP.,MIP dalam sidang pembacaan putusan sebanyak tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (23/9/2020). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu

Alfitra Salamm: DKPP Dukung Revisi PKPU Nomor 6 Tahun 2020

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm menghadiri rapat virtual terkait Pembahasan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 terkait Pelaksanaan Pilkada dalam Kondisi Bencana Non Alam. Rapat ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI dengan

Alfitra Salamm: Harus Ada Tindakan Konkret Larang Kerumunan Massa

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm menegaskan perlu adanya tindakan konkret dari KPU dan Bawaslu untuk melarang kerumunan dalam tahapan Pilkada serentak tahun 2020. Hal ini diungkapkannya ketika menjadi narasumber dalam diskusi virtual bertema “Gelaran Pilkada Serentak dengan Protokol Kesehatan Ketat Menjalankan Agenda Demokrasi Indonesia”, yang digelar oleh LSM  Indonesia Bureaucracy and Service

DKPP Rekomendasikan Pengumpulan Massa di Pilkada Serentak 2020 Ditiadakan

Jakarta, DKPP – Untuk mencegah penyebaran dan kluster baru Covid-19, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merekomendasikan aktivitas pengumpulan massa pada tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020 ditiadakan. Rekomendasi tersebut disampaikan Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Ruang Kerja Komisi II (K.III), Gedung Nusantara DPR RI pada Senin