Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima audiensi mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMPWR), di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Dekan Fakultas Psikologi, Hukum dan Ilmu Sosial UMPWR, Agus Budi Santosa, menyampaikan kunjungan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai tugas, fungsi, serta mekanisme DKPP dalam memeriksa dugaan
Jakarta, DKPP — Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menilai bahwa penguatan pendidikan pemilih merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas dan intergritas pengawasan Pemilu di Indonesia. Hal ini disampaikannya secara daring dalam acara Bedah Buku Nasional “Pendidikan Pemilih dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pemilu di Indonesia” karya Ketua DKPP periode 2020-2022,
Jakarta, DKPP — Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menilai persoalan etik penyelenggara pemilu dapat bermula sejak proses seleksi. Menurutnya, proses seleksi yang bermasalah di tingkat pusat berpotensi menjadi persoalan berantai hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan penyelenggara ad hoc. Hal ini disampaikannya dalam diskusi media yang diadakan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP),
Gianyar, DKPP — Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menilai mekanisme penundaan pemilu perlu diatur secara jelas sejak kondisi negara masih normal. Pengaturan tersebut penting untuk memastikan penundaan pemilu tetap memiliki dasar hukum dan tidak menimbulkan persoalan legitimasi maupun kekosongan jabatan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam
Denpasar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan bahwa hukum formal tidak pernah mencukupi jika tidak disertai dengan implementasi etika yang kuat sebagai landasan moral. Hal ini disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Penguatan Etika Kelembagaan dan Bedah Buku “Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie – Warisan Gagasan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggarah Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor: 13-PKE-DKPP/VII/2026 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Kamis (13/8/2026). Perkara ini diadukan mantan Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Papua Tengah, M. Amin J. Ramin. Ia mengadukan 13 pengawas pemilu, yaitu: Rahmat Bagja dan Herwyn J.
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 12-PKE-DKPP/VII/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Senin (3/8/2026). Perkara ini diadukan oleh Wiwit Haryono. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Kediri, Nanik Sunarmi dan Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qasim; masing-masing sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan lima Anggota KPU RI dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 11-PKE-DKPP/VII/2026, di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Selasa (21/7/2026). Sebagai Teradu dalam perkara ini adalah Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta lima anggotanya yaitu: Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menghadiri Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Nasional Semester I Tahun 2026. Rapat ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Ruang Sidang Utama Lantai 2, Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (20/7/2026). Kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang
Denpasar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak cukup diukur dari kelancaran seluruh tahapan maupun tingginya angka partisipasi pemilih. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan pemilu adalah mampu melahirkan pemimpin yang amanah, berintegritas, dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut disampaikan Heddy saat memberikan arahan kepada jajaran penyelenggara