Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar kegiatan Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Wilayah II yang digelar di Makassar, pada 10–12 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran TPD sebagai ujung tombak pengawasan etik penyelenggara pemilu di daerah. Ketua DKPP RI, Heddy Lugito, menekankan pentingnya menjaga kemurnian
Sleman, DKPP – Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan pentingnya menjaga integritas penyelenggara pemilu, tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga di luar tahapan. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan dan sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu di Bawaslu Kabupaten Sleman, Jumat (8/5/2026). Menurut Raka Sandi, masih banyak penyelenggara pemilu yang menganggap
Sleman, DKPP – Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menegaskan pentingnya integritas penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Penataran Hukum Kepemiluan Tahun 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Sleman, Sabtu (9/5/2026).
Sorong, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 4-PKE-DKPP/II/2026 di Kantor Bawaslu Kabupaten Sorong, pada Selasa (5/5/2026). Sebagai teradu pada perkara ini adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Johannis P. M. Mayambouw. Ia diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat, Farli Sampe Toding Rego,
Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak cukup hanya berlandaskan aturan hukum, tetapi juga harus disandingkan dengan nilai moral dan etika. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan tema “Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu”. Ratna Dewi
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 7/PKE-DKPP/III/2026 secara virtual di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, pada Rabu (29/4/2026). Pengadu dalam perkara ini Adalah Kristiawan Bate’e yang memberikan kuasa kepada Mulyadi Prawednesdy Gulo. Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu Kota Gunungsitoli, Nur Alia
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo menegaskan pentingnya peran lembaga penegak etik dalam menjaga kedaulatan rakyat dan mewujudkan pemerintahan yang beretika. Hal tersebut disampaikannya dalam seminar nasional yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Nusantara (UIN) Datokarama secara daring, Selasa (28/4/2026) Dalam forum tersebut, Ratna Dewi mengapresiasi tema seminar “Merawat Daulat
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Diseminasi Penguatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk Wilayah I di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada 20 – 22 April 2026. Diseminasi ini diikuti oleh TPD dari unsur masyarakat, KPU, maupun Bawaslu yang berasal dari seluruh provinsi yang ada di Pulau Sumatra dan sekitarnya. Ketua
Jakarta — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) resmi meluncurkan buku “Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie – Warisan Gagasan dan Penguatan DKPP” dalam kegiatan yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jumat (17/4/2026). Kegiatan ini bukan sekadar seremoni peluncuran buku, melainkan juga menjadi ruang refleksi atas perjalanan panjang pemikiran dan kontribusi Prof. Jimly Asshiddiqie
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 5/PKEDKPP/III/2026 di Polda Papua, Kota Jayapura, Selasa (14/4/2026). Perkara ini diadukan oleh Leonard Sambrum Ruamba, Nataniel Wainaribaba, Simei Simeon Mudumi, dan Frans Gerit K. Mambai. Mereka mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Zakeus Rumpedai (Teradu