Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan kegiatan Internalisasi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu se-Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan, pada Selasa (15/9/2026). Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, dan dihadiri Ketua, Anggota, dan jajaran Sekretariat KPU serta Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sumatera Utara, menurut Heddy, mendapat
Jakarta, DKPP – Survei Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) 2026 akan sedikit berbeda dengan survei tahun sebelumnya. Dalam survei tahun ini, penelitian IKEPP akan menggunakan pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dengan metode kualitatif atau yang biasa dikenal sebagai metode gabungan (mixed method). Hal ini disampaikan oleh Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada
Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 16-PKE-DKPP/VIII/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Mataram, pada Kamis (10/9/2026). Perkara ini diadukan oleh Abdul Majid dari Nusa Tenggara Development Institute. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, Alfian Martoni. Pengadu mendalilkan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Tio Aliansyah, menghadiri kegiatan Knowledge Sector Initiative (KSI) dalam rangka Sinkronisasi Pengetahuan Indeks Partisipasi Pemilu (IPP), Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), dan Indeks Kepatuhan Etika Penyelenggara Pemilu (IKEPP) di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (7/9/2026). Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dan dihadiri
Jakarta, DKPP — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik dengan menggandeng Komisi Informasi Pusat (KIP). Kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan tata kelola sekaligus kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Penguatan keterbukaan informasi publik tersebut dibahas dalam pertemuan yang digelar di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Anggota DKPP, I Dewa Kade
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima audiensi mahasiswa dan dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas), Bali, di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Audiensi tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan DKPP serta penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu
Jakarta, DKPP – Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebesar Rp69,67 miliar. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama DKPP di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2026). RDP tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) DKPP
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima audiensi mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMPWR), di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Dekan Fakultas Psikologi, Hukum dan Ilmu Sosial UMPWR, Agus Budi Santosa, menyampaikan kunjungan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai tugas, fungsi, serta mekanisme DKPP dalam memeriksa dugaan
Jakarta, DKPP — Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menilai bahwa penguatan pendidikan pemilih merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan kualitas dan intergritas pengawasan Pemilu di Indonesia. Hal ini disampaikannya secara daring dalam acara Bedah Buku Nasional “Pendidikan Pemilih dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pengawasan Pemilu di Indonesia” karya Ketua DKPP periode 2020-2022,
Jakarta, DKPP — Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menilai persoalan etik penyelenggara pemilu dapat bermula sejak proses seleksi. Menurutnya, proses seleksi yang bermasalah di tingkat pusat berpotensi menjadi persoalan berantai hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan penyelenggara ad hoc. Hal ini disampaikannya dalam diskusi media yang diadakan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP),