Semarang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kamis 05/03/2020, pukul 20.00 WIB. Rapat ini digelar dalam rangka persiapan sidang perkara nomor 15-PKE-DKPP/II/2020 yang akan diselenggarakan pada Jumat 06 Maret 2020, pukul 09.00 WIB. Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 16-PKE-DKPP/II/2020 di Ruang Sidang DKPP, Gedung TLC, Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 117, Jakarta, Kamis (5/3/2020) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Abussomad dan Nicolas Tarigan. Pengadu mengadukan Luli Barliani (Ketua), Dede Selamet Permana, Andriyansah,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap dua penyelenggara pemilu terkait perbuatan asusila. Kedua penyelenggara pemilu yakni Ketua KPU Kota Banjarmasin, Gusti Makmur, dan Ketua Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kiswan Paputungan. Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPP, Prof. Muhammad di Ruang Sidang DKPP, Gedung
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Memberamo Raya, Yasaya Dude, dalam perkara nomor 308-PKE-DKPP/IX/2019 yang diadukan oleh Hasan Tomu. Dalam pertimbangan putusan DKPP, Teradu tidak terbukti melanggar kode etik atas dalil aduan membocorkan dokumen kerahasiaan KPU terkait Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) terhadap
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan untuk perkara nomor 19-PKE-DKPP/II/2020 di Ruang Sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Center (TLC), Jalan KH. Wahid Hasyim No. 117, Jakarta, Selasa (3/3/2020). Perkara ini diadukan oleh Sumarno. Ia mengadukan empat penyelenggara pemilu, yang masing-masing berasal dari KPU dan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kep.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Pleno DKPP, lantai 5, Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020) pukul 12.30 WIB. Rombongan DPRD Provinsi Bengkulu dipimpin Ketua Komisi III, Sumardi diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPP, Prof. Muhammad dan
Rantepao, DKPP – Plt. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muhammad hadir dan memberikan sambutan dalam acara “Launching Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2020”. Acara digelar Sabtu 29/02/2020, di pelataran objek wisata ‘Kete Kesu’, Kec. Kesu Kab. Toraja Utara. Peserta adalah penyelengara pemilu se-Kab. Toraja Utara. Prof. Muhammad menyampaikan apresiasi
Rantepao, DKPP – Posisi penyelenggara pemilu sangat penting dan strategis. Hal ini disampaikan Prof. Muhammad saat menjadi narasumber pada Raker Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 di Toraja Heritage Hotel, 29 Februari 2020. Dihadapan ketua dan anggota Panwascam dari 21 kecamatan se-Kabupaten Toraja Utara, Muhammad menganalogikan penyelenggara
Rantepao, DKPP – Penyelenggara pemilu harus mempunyai komitmen dalam niat, gagasan dan tingkah laku. Artinya penyelenggara pemilu harus menjadi bagian dari yang menghadirkan solusi atau jalan keluar bagi tantangan Pemilu khususnya tantangan pengawasan sehingga tuduhan “The Part of Problem” itu tidak terbukti. Masih dalam acara Raker Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil
Rantepao, DKPP – Pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang baik penyelenggara, peserta, proses maupun hasilnya berintegritas. Bukan hanya kemenangan seseorang menjadi gubernur, bupati atau walikota tetapi proses bagaimana dia memenangkan kontestasi itu bisa diterima dengan legitimed dan berintegritas di mata masyarakat. Inilah keutamaan pemilu berintegritas. Hal ini disampaikan Plt. Ketua DKPP, Prof. Muhammad saat menjadi