Aktivitas

Kunjungi Bawaslu Surakarta, Prof. Muhammad Ingatkan Jaga KEPP

Surakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad berpesan agar penyelenggara pemilu harus tetap menjaga komitmen dalam menegakkan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Pesan ini disampaikan Muhammad ketika mengunjungi Kantor Bawaslu Kota Surakarta, Surakarta, Rabu (24/11/2021). Dalam kesempatan tersebut, ia mengapresiasi seluruh penyelenggara pemilu Bawaslu Kota Surakarta yang masih relatif bersih dari

Prof. Teguh: Muatan Kapital dan Liberal Demokrasi Langsung Tidak Bisa Dibiarkan Begitu Saja

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo mengajak civitas Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (Unnes) untuk mewaspadai nilai atau muatan negatif dari demokrasi langsung yang dianut di Indonesia saat ini. Demokrasi langsung yang dianut saat ini memiliki muatan negatif berupa liberal dan kapital. Kedua muatan tersebut membuat demokrasi menjadi mahal atau berbiaya tinggi. Ajakan

DKPP Terima Kunjungan Kerja UIN Sunan Ampel

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan kerja dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya di Kantor DKPP, Jakarta, Selasa (23/11/2021). Dalam pertemuan ini, perwakilan FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya diterima oleh Sekretaris DKPP, Yudia Ramli yang didampingi oleh jajaran Sekretariat DKPP. Sementara, FISIP UIN

Prof. Teguh Ungkap Pergeseran Perkara Penegakan Etik di DKPP

Bandar Lampung, DKPP – Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo mengungkapkan DKPP menerima banyak aduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik terkait persoalan pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Persoalan pribadi penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP antara lain relasi atau hubungan tidak wajar, perilaku individu penyelenggara pemilu, sampai dengan persoalan piutang. Hal tersebut disampaikan Prof.

Alfitra Salamm: Rekrutmen Berkualitas Dapat Minimalisir Pelanggaran KEPP

Belitung, DKPP – Proses rekrutmen penyelenggara pemilu diharapkan menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kelemahan dari proses sebelumnya. Dengan demikian, proses rekrutmen dapat menghasilkan penyelenggara yang berkualitas dan dapat meminimalisir pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Pembinaan Sumber Daya

Prof. Muhammad Paparkan Empat Tujuan Dibentuknya DKPP

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad memaparkan empat tujuan dari berdirinya DKPP. Hal ini disampaikannya ketika menjadi narasumber dalam diskusi daring yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur dengan tema “Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu dalam Pemilu-Pemilihan Serentak 2024”, Kamis (18/11/2021). Tujuan yang pertama, kata Muhammad, adalah menjaga integritas penyelenggara

DKPP Periksa Tiga Penyelenggara Pemilu dari Kab. Nias Selatan dan Prov. Sumatera Utara

Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 170-PKE-DKPP/IX/2021 pada Kamis (18/11/2021). Perkara ini diadukan Disiplin Luahambowo. Ia mengadukan Murniati Dachi (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan), Karlina Dachi (Staf Non PNS Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan), dan Feri Mulia Siagian (Kepala Sekretariat

Prof. Muhammad Minta KPU dan Bawaslu Laksanakan Putusan DKPP Maksimal Tujuh Hari

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Muhammad meminta KPU dan Bawaslu segera menindaklanjuti setiap putusan DKPP maksimal tujuh hari setelah putusan dibacakan. Demikian disampaikan dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Proyeksi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pada Pemilu 2024 di Hotel Novotel Gajahmada Jakarta, Rabu (17/11/2021). “Putusan DKPP bersifat final dan mengikat.  Setiap putusan wajib dilaksanakan seluruh

Terbukti Masih Berstatus PNS Aktif, DKPP Berhentikan Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Yohakim Migau, selaku Teradu II dalam perkara nomor 164-PKE-DKPP/IX/2021. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP pada Rabu (17/11/2021). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap

Peserta SKPP Tingkat Lanjut, Diharapkan Menjadi Pelaku Utama Demokrasi Di Indonesia

Bogor, DKPP – Ketua DKPP, Prof. Muhammad menyampaikan selamat kepada 90 orang lebih peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut Tahun 2021 Gelombang ke-2 yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Para peserta SKPP Tingkat Lanjut Gelombong ke-2 ini terpilih dari proses seleksi ketat yang dilakukan secara berjenjang oleh Bawaslu dan Panwaslih kabupaten/kota hingga