Gorontalo, DKPP – Sidang kode etik KPU Kota Gorontalo mengalami kendala teknis saat sidang berjalan. Aliran listrik mati tepat pukul 10.00 WITA. Padam listrik ini terjadi saat Pengadu III dari Panwaslu akan membacakan dalil aduan. Otomatis, pengeras suara pun tidak berfungsi dan pencahayaan ruangan kurang. Sambil menunggu listrik kembali menyala, sidang terus dilanjut, kata ketua
Gorontalo, DKPP – Sidang kode etik KPU Kota Gorontalo besok, 11.00. Lokasi sidang di Gedung Bele Li Mbui, Jalan Sultan Hasanudin, Gorontalo. Sebelum, diselenggarakan sidang Ketua Majelis Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Nur Hidayat Sardini menggelar rapat bersama anggota majelis, Siti Haslina Said, Maspa Mantulangi, Jasin Tuloli, Sastro Wantu, (10/9) pukul 21.00 WITA. Pria yang
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan menghadirkan Teradu Mathias Ndelo, Bernadus Dowa, Yosefina Tanggu Bore, Abdi H. Dasing, dan Paulus H.A.R. Oewu Roy. Kelimanya merupakan ketua dan anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Daya.
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (11/9) kembali menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik dengan Teradu Barnabas Dumas Manery, Ketua Bawaslu Provinsi Maluku. Sidang kali kedua ini, beragendakan pemeriksaan terhadap Lodewyk Breemer Kasek Bawaslu Provinsi Maluku yang diduga turut serta dalam perjudian joker bersama Barnabas. Kasek Bawaslu Provinsi Maluku ini, ditambahkan sebagai Teradu
Jakarta, DKPP- Dalam sidang dengan agenda pembacaan putusan yang digelar hari ini, Rabu (10/9) DKPP secara resmi memberhentikan 17 penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Para penyelenggara Pemilu yang diberhentikan ini yakni 5 (lima) orang anggota KPU Kab Kolaka, 5 (lima) orang anggota KPU Kab Musi Banyuasin, 1 (satu) orang KPU
Jakarta DKPP- Tim Pemeriksa di Daerah (TPD) yang dibentuk DKPP di 33 provinsi sudah banyak membantu dalam memeriksa perkara di daerah. Dengan adanya TPD, sidang-sidang DKPP dapat digelar di daerah asal perkara. Sepanjang kurang lebih enam bulan TPD bekerja, ada beberapa provinsi yang tingkat perkaranya tinggi. Tapi ada juga daerah yang minim perkara.
Jakarta, DKPP- Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Rabu (10/9), selain membacakan 22 putusan, juga membacakan 16 ketetapan. Ke-16 perkara yang diberikan ketetapan berasal dari Kabupaten Tulungagung, Kolaka, beberapa kecamatan di Provinsi Lampung, Buru Selatan, Pare-pare, Simeulue, Sleman, Pasar Ujung, Sigi, Bontang, dan Batu Ampar. Sebelum memulai pembacaan putusan, Ketua Majelis yang
*** Akan Dibacakan 13 Ketetapan Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang dengan agenda pembacaan 20 Putusan. Sidang bertempat di Ruang Sidang DKPP, Gedung Bawaslu lantai 5, Jalan MH Thamrin No.14 pukul 14.00 WIB. Dua puluh perkara itu antara lain, terkait dugaan pelanggaran kode etik KIP Aceh, KIP dan Panwaslu Aceh Tamiang, KPU Kota Malang, KPU Kolaka, KPU Musi Banyuasin, KPU
Pontianak, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersama Tim Pemeriksa Daerah di Provinsi Kalimantan Barat (TPD Kalbar) hari ini, Selasa (9/9) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan jajaran Panwaslu Kabupaten Kapuas Hulu, Kalbar. Sidang digelar di kantor Bawaslu Kalbar. Namun, sidang tidak berlangsung sebagaimana mestinya karena Pengadu Wahyu Andika Putra tidak
Pontianak, DKPP- Sidang pemeriksaan untuk perkara Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (9/9), tidak dapat mendengar pokok pengaduan Pengadu. Pasalnya, Pengadu Marrie Andi Muhammadiyah yang juga ketua DPC Partai Gerindra Pontianak tidak hadir dalam sidang. Pengadu tidak dapat dihubungi oleh sekretariat DKPP. Sementara itu, dua Teradu dari KPU Kab Pontianak, Kusnadi dan Mursalin, hadir bersama