Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palembang, H. Eftiyani dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang digelar di Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, pada Senin (4/3/2019). Eftiyani merupakan pihak Teradu dalam Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/II/2019 yang diadukan oleh Ricky Yudistira. Eftiyani
Jakarta, DKPP– Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor Perkara 22-PKE-DKPP/II/2019, pada Senin, 04 Maret 2019. Sidang berlangsung melalui video conference di KPU RI dan KIP Provinsi Aceh. Ketua Majelis Sidang Alfitra Salamm didampingi tiga Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Aceh; Zainal Abidin dari unsur masyarakat, Muhammad dari
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 29-PKE-DKPP/II/2019 di Hotel Wyndham, Palembang, Minggu (3/3/2019) malam. Perkara tersebut rencananya akan disidangkan di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, keesokan harinya, Senin (4/3/2019) pukul 09.00 WIB. Rakornis yang dipimpin oleh Anggota DKPP, Prof.
Makassar, DKPP- Kesuksesan teknis penyelenggaraan pemilu, sebagian besar ada di pundak penyelenggara pemilu sebagai garda terdepan. Hal tersebut ditegaskan Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati dalam penutupan kegiatan pendidikan etik bagi penyelenggara pemilu se-Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (28/2) di Makassar. Selanjutnya, untuk menghadapi tantangan tersebut Ida menyampaikan tiga hal, pertama bersama-sama secara terintegrasi yakni KPU, Bawaslu
Makassar, DKPP- Etik itu lebih tinggi dan lebih luas daripada hukum. Hal tersebut disampaikan anggota DKPP Prof. Teguh Prasetyo dalam acara Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu Se-Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (28/2) di Makassar. “Etik itu lebih tinggi daripada hukum. Contoh sederhana, di ruangan ini tidak ada aturan harus duduk seperti ini dan berpakaian seperti ini,
Makassar, DKPP-Pemeriksaan perkara hukum dan etika dapat berjalan paralel. Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP Dr. Ida Budhiati saat menjawab pertanyaan peserta pendidikan etik di Makassar, Kamis (28/2). Lebih lanjut, Ida menjelaskan bahwa yang melanggar etik belum tentu melanggar hukum, tetapi yang melanggar hukum sudah tentu melanggar etik “Meskipun tidak terbukti dalam aspek pidana, belum tentu
Makassar, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu Se-Provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Makassar. Sekretaris Jenderal Gunawan Suswantoro dalam laporannya pada acara pembukaan kegiatan ini, Rabu (27/2) malam menyampaikan bahwa kegiatan pendidikan etik dilakukan dalam rangka mempersiapkan Pileg dan Pemilu tahun 2019. Ia juga menjelaskan bahwa program pendidikan etik akan
Makassar, DKPP – Pelaksanaan Pemilu 2019 di Sulawesi Selatan optimis akan berjalan lancar. Hal tersebut tidak lepas dari pelaksanaan pemilu-pemilu sebelumnya dan juga kedewasaan dari masyarakat Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan H. Asmanto Baso Lewa, S. E, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan, mewakili Gubernur Sulawesi Selatan pada pembukaan Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara
Makassar, DKPP – Pemilihan Umum yang akan dilaksanakan 17 April mendatang merupakan tantangan yang sangat penting dan harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Andil sebagian besar kesuksesan pelaksanaan Pemilu ada pada Penyelenggara Pemilu. Hal itu diungkapkan Ketua DKPP, Dr. Harjono saat memberikan sambutan serta membuka secara resmi kegiatan Pendidikan Etik Bagi Penyelenggara Pemilu di Hotel Claro
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Peyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar acara Pendidikan Etik Bagi Penyelengara Pemilu Se-Provinsi Sulawesi Selatan di Hotel Claro, Makassar, pada Rabu (27/2) malam. Peserta acara ini adalah Ketua KPU Kabupaten/Kota, Anggota KPU Kabupaten/Kota (Divisi Hukum), ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Divisi Penindakan), kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan staf teknis Bawaslu Kabupaten/Kota