Gorontalo, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie memaparkan materi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Diskusi Interaktif yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Negeri Gorontalo di ruang Gedung Serba Guna Universitas Negeri Gorontalo, Sabtu (6/12/2014). Hadir dalam kegiatan Diskusi Interaktif tersebut antara lain Rektor Universitas Negeri
Samarinda, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nur Hidayat Sardini mengingatkan kepada jajaran KPU se-Kalimantan Timur untuk benar-benar memahami dan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu. Prasyarat utama untuk mencapai keberhasilan menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai penyelenggaraa Pemilu adalah penguasaan pengaturan Pemilu. Karena katanya, seluruh pelaksanaan Pemilu diatur dengan ketentuan perundang-undangan.
Gorontalo, DKPP – “Saya sendiri sangat menaruh perhatian mengenai pentingnya sistem etika berbangsa dan bernegara ini untuk kita kembangkan di Indonesia yang mayoritas warganya sangat mengidealkan kehidupan yang berakhlak mulia,†tutur Ketua DKPP Prof. Jimly Asshiddiqie, saat menjadi narasumber pada kegiatan Silaknas dan Milad ICMI ke-24, di Hotel Maqna, Gorontalo, Sabtu (6/12/2014). “Sejak tahun
Gorontalo, DKPP – Sistem kaedah atau norma yang menuntun dan mengendalikan perilaku ideal manusia dalam kehidupan bersama dapat berupa norma-norma agama (religious norms), norma etika (ethical norms), dan/ataupun norma hukum (legal norms). Ketiga sistem norma atau kaedah itu tumbuh alamiah dalam kenyataan hidup manusia secara universal. Pada mulanya, ketiganya bersifat saling lengkap dan melengkapi secara
Jakarta, DKPP- Sidang putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (4/12), memutuskan sebanyak tiga penyelenggara Pemilu terbukti melanggar kode etik. DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada mereka. Ketiga penyelenggara Pemilu tersebut adalah Usman Sahude (Anggota KPU Kabupaten Pangkajene Kepulauan/Pangkep, Sulawesi Selatan), M Saleh (Ketua KPU Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu), dan Ambrisius Lamera (Ketua KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Sidang perdana atas dugaan pelanggaran kode etik KPU Prov Papua, digelar hari ini, rabu (3/12). Dalam sidang kali ini kelima Teradu membantah tuduhan Pengadu, Martinus Adii yang merupakan salah seorang Caleg DPRD Prov Papua dari Partai Gerindra. Sebelumnya, para Teradu ini dituduh telah melakukan penggelembungan suara Caleg DPRD Prov Papua a.n Deki
Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Penyusunan Draf Rencana Strategis (Renstra), di Ruang Rapat DKPP, Gedung Bawaslu, lantai 5, Rabu (3/12) pukul 16.30 WIB. Dalam rapat ini membahas mengenai bahan yang dibutuhkan terkait Renstra DKPP seperti laporan yang diterima oleh DKPP, perkara yang sudah diputus, putusan yang telah ditindaklanjuti oleh penyelenggara
Jakarta, DKPP- Anggota KPU Provinsi Papua Sadrak Nawipa yang juga menjadi Teradu II dituduh mengancam saudara Pengadu Martinus Adi. Ini karena Martinus akan mengadukan 5 komisoner KPU Papua ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Pengaduan tersebut terkait dugaan penggelembungan suara oleh KPU Papua terhadap salah satu calon legislatif (caleg) DPRD Provinsi Papua dari Partai Gerindra,
Jakarta, DKPP – Subbagian Publikasi dan Sosialisasi Kode Etik Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menjadi pioner di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Subbagian yang biasa disebut Humas DKPP melaksanakan kegiatan Capacity Building Kehumasan di Ruang Rapat Pleno DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Sabtu (29/11). “Program pertama di lingkungan Bawaslu untuk tidak
Jakarta, DKPP- Humas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Minggu (30/11), menggelar Capacity Building Tim Humas DKPP RI. Acara digelar di Kantor DKPP, Lt 5, Gedung Bawaslu, Jakarta. Anggota sekaligus Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini hadir untuk membuka acara dan memberikan pengarahan. Dalam paparannya, pria yang akrab disapa NHS, menegaskan tentang posisi humas dalam institusi