Perkara Maluku Utara, Sidangkan 15 Teradu

Jakarta, DKPP- Sebanyak 15 Komisioner KPU di Provinsi Maluku Utara, baik komisioner KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Rabu (28/8) menjadi Teradu dalam sidang kode etik di ruang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jakarta. Hal ini terkait penyelenggaraan Pemilukada di Maluku Utara. Mereka adalah Ketua KPU Maluku Utara Muliadi Tutupoho beserta Anggota Syahrani Somadayo, Kasman Tan,

Dinilai Tidak Informatif, KPU Kabupaten Donggala Diperkarakan

Jakarta, DKPP  –  Dinilai tidak informatif  kepada salah satu peserta pemilu, ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Donggala diajukan ke DKPP. Pasalnya, atas tindakan tersebut pasangan H.I Ilham Pettalolo dan Khaeruddin K tidak lolos menjadi calon peserta Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Donggala 2013. “Pada tanggal 8 Juni, pasangan Ilham-Kaharudin, bacalon Donggala daftar didukung 16

Sidang Kedua KPU Lampura Melebar ke Dugaan Suap

***  Merasa Difitnah, Teradu Akan Laporkan ke Polisi Jakarta, DKPP – Sidang kedua kode etik KPU Kabupaten Utara melebar ke dugaan permintaan uang  yang dilakukan Teradu kepada Pengadu, Selasa (27/08). Hal tersebut ketika  empat saksi dari pihak Pengadu menyampaikan pengakuannya dalam persidangan. Mereka  diantaranya dr Djohari Thalib, ketua timses Riza-Ruslan dan Marjuli yang juga timses 

KPU Musi Rawas Mengaku Sudah Klarifikasi soal Dualisme DCS Golkar

Jakarta, DKPP– Sidang perkara Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, kembali digelar di ruang sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Selasa (27/8). Agendanya masih penyampaian pengaduan oleh Pengadu dan jawaban Teradu. Pada sidang sebelumnya empat Teradu, yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi Rawas Ngimadudin dan Anggota Novriansyah, Suherdi Aris, Kenny tidak hadir. Sehingga sidang

Sidang Kedua Teradu KPU Prov Riau

Jakarta, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini, Selasa (27/8) menggelar sidang kedua atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Riau. Sidang digelar pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang DKPP, Jl MH Thamrin No 14 Jakarta Pusat. Sidang ini merupakan sidang kedua dengan agenda pemeriksaan bukti dan

Pengadu-Teradu Berdebat Dalam Persidangan

Jakarta, DKPP- Dalam sidang kedua atas dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Prov Riau, yang digelar siang tadi, Selasa (27/8) terjadi perdebatan antara Pengadu dan Teradu. Pihak Teradu, mendalilkan bahwa mereka telah mematuhi putusan PTUN, sehingga melakukanpenghitungan ulang empat kotak suara. “Kami menjalankan putusan PTUN untuk melakukan penghitungan empat

Sidang Kedua Tapanuli Utara, Pengadu Hadirkan Saksi

Jakarta, DKPP– Hari ini, Senin (26/8) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang lanjutan dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPU Kab Tapanuli Utara. Sidang ini merupakan sidang kedua dengan agenda mendengarkan jawaban Teradu serta pemeriksaan bukti dan saksi yang diajukan. Dalam sidang kali ini, Pengadu menghadirkan delapan orang saksi. “Kami

Teradu Perkara Donggala Tak Hadiri Sidang

Jakarta, DKPP– Sidang perdana perkara Donggala, Sulawesi Tengah, pada Senin (26/8) hanya buka tutup karena Teradu tidak hadir. Pengadu perkara ini adalah Imran Lahamado dan Sarpan Sanusi dari Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Sulawesi Tengah (GASAK). Keduanya menjadi kuasa H.I Ilham Pettalolo dan Khaeruddin K, bakal pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Donggala. Sedangkan Teradu

DKPP Perkenalkan Perbedaan Barang Bukti Dan Alat Bukti

Semarang, DKPP– Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Tugas DKPP hari kedua sesi siang dimulai pukul 13.30 WIB. Adapun materi pada sesi ini yakni “Tata cara melakukan pemeriksaan administrasi laporan pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu”. Pada sesi ini para peserta diperkenalkan mengenai perbedaan barang bukti dan alat bukti, dengan fasilitator Nur Said dari Bareskrim Polri. “Sebelumnya,

DKPP Makin Selektif Menerima Pengaduan

Jakarta, DKPP –  Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie menyampaikan, lembaganya semakin selektif menerima pengaduan.  Pasalnya, dia mengerti tidak sedikit pengaduan itu bersifat balas dendam, kesal, emosi para peserta Pemilu. Hal tersebut diungkapkan saat sesi tanya jawab dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilu 2014 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan