Mataram, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 3-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, Jumat (10/2/2023). Perkara ini diadukan oleh Suryadin. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, yaitu Irwan, Swastari Haz, dan Wahyudin yang masing-masing berstatus sebagai
Kupang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 5-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kota Kupang, Jumat (10/2/2023). Dalam memeriksa perkara yang diadukan oleh Theodorus Don Gustinho Talul ini, terdapat lima Anggota KPU Kabupaten Malaka yang berstatus sebagai Teradu, yaitu
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kabupaten Parigi Moutong Abdul Gafur terkait dugaan menerima gratifikasi sekarung kerupuk dari salah satu pengurus partai politik. Abdul Gafur merupakan Teradu dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2023 yang diadukan oleh Zulfikar Zamardi. Sidang pemeriksaan ini digelar di Kantor
Kupang, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengingatkan jajaran Panitia Pemilihan Suara (PPS) se-Kabupaten Kupang agar menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sesuai ketentuan perundang-undangan. Pria yang akrab disapa Tio ini mengungkapkan, catatan bersih dari seorang penyelenggara Pemilu akan menghasilkan reputasi yang bagus bagi orang tersebut selain juga berkontribusi dalam mewujudkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyampaikan terima kasih kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah memberikan dukungan dalam penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal tersebut disampaikan Anggota DKPP J. Kristiadi dalam diskusi panel dalam kegiatan Rapim Polri Tahun 2023 di Jakarta, pada Kamis (9/2/2023). “Pak Kapolri mengizinkan (sidang DKPP, red) di daerah
Jakarta, DKPP – Politik uang menjadi salah satu ancaman serius Pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Politik uang tidak lagi antara peserta dan pemilih, tetapi merambah ke penyelenggara pemilu. Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo, saat menjadi narasumber dalam webinar Politik Uang: Potensi, Pencegahan, dan Penindakan pada Kamis (9/2/2023). “Politik
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 10 penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Tiga dari 10 penyelenggara pemilu tersebut adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), yaitu Meidy Yafeth Tinangon, Salman Saelangi, dan
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan pentingnya untuk menjaga dan memperhatikan stabilitas politik nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Heddy Lugito saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta Pusat, Senin(6/2/2023). “Penting untuk kita jaga agar tidak terjadi lonjakan-lonjakan di masyarakat,” tutur Heddy. Ia
Pangkalpinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 2-PKE-DKPP/I/2022. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka yang diperiksa DKPP adalah Corri Ihsan, Zulkipli, Irwandi Pasha sebagai Teradu I sampai dengan III. Perkara ini diadukan oleh Patricia Widya Sari. “Seleksi
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada empat penyelenggara pemilu Kabupaten Tolikara. Sanksi ini dibacakan dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (1/2/2023). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada Teradu I Jundi Wanimbo selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Tolikara, Teradu