DKPP Periksa Ketua KPU Karangasem Terkait Rangkap Jabatan

Denpasar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua KPU Kabupaten Karangasem, I Gede Krisna Adi Widana, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 93-PKE-DKPP/IX/2020 di Kantor Bawaslu Provinsi Bali, Denpasar, Selasa (6/10/2020), pukul 09.00 WITA. Krisna, panggilan I Gede Krisna Adi Widana, diadukan oleh Ketua dan Anggota

Didik Supriyanto: Mandiri Karakter Utama Penyelenggara Pemilu

Denpasar, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan bahwa kemandirian hal yang mutlak harus dimiliki oleh penyelenggara pemilu. Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Bali, Denpasar, Senin (5/10/2020). “Mandiri ini kunci utama dari sifat dan karakter penyelenggara pemilu karena diharapkan bersifat

Alfitra Salamm Minta Tim Pokja Covid-19 Fokus ke Pencegahan dan Peserta Pemilu

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm meminta penyelenggara pemilu mengoptimalkan anggaran untuk pencegahan penyebaran Covid-19 pada masa tahapan kampanye Pilkada Serentak 2020. Hal itu disampaikan Alfitra Salamm dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Teknis Tim Pokja Pencegahan Covid-19 pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 di Masa Tahapan Kampanye yang

DKPP Terima Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Bengkulu

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad dan Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno menerima kunjungan kerja Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu di Ruang Pleno DKPP, Jumat (2/10/2020) pukul 10.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bengkulu yang juga pimpinan rombongan kunjungan kerja, Sri Rejeki memaparkan kondisi terbaru pelaksanaan

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa Terkait Dokumen Perbaikan Bapaslon Perseorangan

Mataram, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 91-PKE-DKPP/IX/2020 pada Sabtu (3/10/2020) pukul 09.00 WITA. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sumbawa yang diperiksa adalah M. Wildan, Aryati, Nurul Khairani, Muhammad Ali, dan Muhammad Kaniti. Mereka diadukan oleh koleganya

Prof. Teguh Prasetyo Kenalkan Pilkada Bermartabat Ke Media Malut

Ternate, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Teguh Prasetyo mengenalkan konsepsi Pilkada bermartabat kepada insan pers Maluku Utara saat kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) di Ternate, Jumat (2/10/2020) malam. “Jadi pilkada bermartabat adalah pilkada yang menolak politik uang, isu-isu SARA, adu domba antar golongan, dan hoaks. Seperti itu,”

Jika Terapkan Protokol Kesehatan Konsisten Dan Maksimal, Pilkada Serentak 2020 Tidak Akan Menjadi Kluster Baru Covid-19

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad kembali menegaskan Pilkada Serentak 2020 yang akan dilaksanakan pada 9 Desember bukan harga mati bagi pemerintah maupun penyelenggara pemilu. Peluang untuk menunda pilkada di 270 kabupaten, kota, dan provinsi masih terbuka lebar, jika pandemi Covid-19 terus berlangsung dan semakin memburuk. Hal tersebut disampaikan Prof.

Alfitra Salamm: Demokrasi Indonesia Kontradiksi Covid-19

Mataram, DKPP – Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm, APU mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah dan penyelenggara pemilu adalah menyakinkan masyarakat jika

Ida Budhiati: Pemilu Berintegritas Tidak Cukup Dengan Penegakan Hukum

Jakarta, DKPP – Penegakan hukum pemilu dinilai tidak cukup untuk membangun serta mewujudkan pemilu yang berintegritas. Tetapi juga perlu dibangun sebuah sistem integritas yang dikhususkan bagi penyelenggara pemilu. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati mengatakan beban hukum kepemiluan sangat berat serta penegakan memerlukan waktu antara tiga minggu sampai dengan dua bulan. Hal

DKPP Periksa Delapan Penyelenggara Pemilu Halmahera Selatan Terkait Rekrutmen PPK

Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Halmahera Selatan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 92-PKE-DKPP/IX/2020 pada Jumat (2/10/2020), pukul 09.00 WIT, di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Malut). Dari delapan penyelenggara pemilu yang diperiksa, lima di antaranya adalah Ketua dan Anggota