DKPP Terima Kunjungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Rombongan Sekretariat DPRD Provinsi Bali diterima langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito bersama dua Anggota DKPP, yaitu I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah. “Terima kasih atas kunjungan Bapak ke DKPP,” kata

DKPP Usulkan Honor Bulanan Untuk TPD

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengusulkan alokasi anggaran untuk honorarium bulanan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) untuk tahun anggaran 2024. Heddy mengatakan, usulan honorarium ini hanya ditujukan kepada satu unsur TPD saja, yaitu unsur Masyarakat. “Enggak besar (alokasi anggaran yang digunakan, red.) karena hanya dua orang per provinsi. Paling sebulan

Sidang DKPP Ungkap Ketidakharmonisan para Teradu dengan Staf KIP Aceh Tenggara

Banda Aceh, DKPP – Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara kembali diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dengan nomor perkara 66-PKE-DKPP/IV/2023. Sidang kedua digelar di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Senin (29/5/2023). Majelis terdiri dari Muhammad Tio Aliansyah (Ketua), Ranisah (Anggota/TPD Unsur KIP Provinsi

DKPP Periksa Pihak Terkait KPU Makassar dan Barru Terkait Verifikasi Faktual Parpol

Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang lanjutan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 71-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makkasar, pada Senin (29/5/2023). Sidang dipimpin oleh Ratna Dewi Pettalolo sebagai Ketua Majelis. Anggota Majelis diisi dua Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Selatan dari

Ketua DKPP: Kesampingkan Penundaan Pemilu

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengimbau semua pihak mengesampingkan wacana penundaan Pemilu yang sempat berhembus beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Heddy saat meninjau pelaksanaan verifikasi administrasi (vermin) dokumen persyarataan bakal calon (bacalon) Anggota DPR untuk Pemilu 2024 yang dilakukan KPU di Jakarta, Senin (29/5/2023). “Jadi situasi yang menyatakan

Ratna Dewi: Partisipasi Aktif Masyarakat Kawal Pemilu Berintegritas

Palu, DKPP – Peran serta atau partisipasi aktif masyarakat mengawal serta menjaga Pemilu berintegritas adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan kebutuhan utama untuk Pemilu serentak tahun 2024. Anggota Dewan Kehormaran Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengibaratkan partisipasi aktif masyarakat dan Pemilu berintegritas seperti dua sisi mata uang yang tidak mungkin dipisahkan. Hal

Ratna Dewi: Spiritualitas Berkaitan Erat dengan Integritas

Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan penyelenggara Pemilu multak harus memiliki nilai spiritualitas yang tinggi. Pasalnya, aspek spritualitas erat kaitannya dengan integritas. Keduanya seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya atau hanya berdiri sendiri. Hal ini disampaikan Ratna Dewi pada kegiatan Rapat Koordinasi

PPS Terpilih Diduga Pengurus Parpol, DKPP Periksa KPU Pulau Morotai

Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 64-PKE-DKPP/IV/2023. Ketua KPU Kabupaten Morotai Irwan Abbas serta empat Anggota KPU Kabupaten Pulau Morotai, yaitu Amina Failisa, Faisal Aba, Iswan Muhammad, dan Arfandi Iskandar Alam secara

DKPP: Tegakkan Hukum Harus Mati Rasa

Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan agar setiap penyelenggara Pemilu tidak boleh main-main dalam menegakkan hukum atau aturan dalam melaksanakan tahapan Pemilu. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah,

WhatsApp Image 2023-05-22 at 22.35.07

DKPP: Kemandirian Penyelenggara Pemilu Adalah Mutlak

Makassar, DKPP – Penyelenggara Pemilu adalah sebuah profesi yang bertugas mewujudkan Pemilu sebagai cerminan dari demokrasi itu sendiri. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan demokratis, penyelenggara Pemilu dipandang harus memiliki kemandirian sehingga dalam membuat kebijakan tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak lain. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi