Bandung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa ketua dan empat anggota KPU Kabupaten Garut dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 278-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (19/2/2025). Kelima nama yang diperiksa adalah Dian Hasanudin (ketua), Dedi Rosadi, Yusuf Abdullah, Asyim Burhani, Rikeu Rahayu.
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota Bawaslu Kabupaten Boalemo, Aldiyanto Ahmad, dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 261-PKE-DKPP/X/2024. Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, beserta empat anggotanya yaitu Amin Abdullah, Moh. Fadjri Arsyad, John Hendri Purba, dan Lismawy Ibrahim. Pengadu menduga Anggota
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 220-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Rabu (19/2/2025). Perkara ini diadukan oleh M. Yahya Saragih yang mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Deli Serdang, Febriyandi Ginting. Pengadu mendalilkan teradu telah memfitnah pengadu melakukan
Makassar, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadirkan belasan saksi baru dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 236-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor Bawaslu Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Selasa (18/2/2025). Belasan saksi yang dihadirkan dalam sidang ini di antaranya adalah mantan jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2024, yaitu
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor: 275-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, pada Rabu (19/2/2025). Pengadu dalam perkara ini adalah Herson Hadi yang memberikan kuasa kepada Frengki Uloli, Rickiyanto J. Monintja, dan Gunawan. Ia mengadukan Jakfar, Noval Katili,
Pangkal Pinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), yaitu perkara Nomor 252-PKE-DKPP/X/2024 dan 269-PKE-DKPP/X/2024. Sidang pemeriksaan ini dilakukan secara hibrida, Rabu (19/2/2025). Perkara 252-PKE-DKPP/X/2024 diadukan oleh Adi Putra, Supriyanto, dan Slamet Riady. Para Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka, Sugesti Sukardi,
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 218-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Selasa (18/2/2025). Perkara ini diadukan oleh Ridhomei Putra Duha yang mengadukan Anggota KPU Provinsi Nias Selatan, Sifaomadodo Wau. Pengadu mendalilkan teradu telah melakukan perbuatan
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 215-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Senin (17/2/2025). Perkara ini diadukan Novia Arifiianti. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal, Aliaga Hasibuan. Pengadu mendalilkan teradu tidak menanggapi laporan masyarakat terkait
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Staf Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Bebalazi Gulo ,dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Romanus Ikhlas Halawa, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 203-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Senin (17/2/2025). Keduanya diadukan oleh Notafati Halawa yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 12 penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), yaitu perkara Nomor Nomor 51-PKE-DKPP/I/2025 dan 54-PKE-DKPP/I/2025. Sidang pemeriksaan ini dilakukan secara hibrida, Kamis (13/2/2025). Dua belas penyelenggara pemilu yang diperiksa di antaranya berasal dari KPU Kabupaten Buton Tengah (selanjutnya