Jakarta, DKPP – Pada masa transisi Bawaslu tetap memfasilitasi kegiatan DKPP sampai dengan serah terima hari ini. Dan apabila masih diperlukan dapat diteruskan sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI Abhan dalam Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas di Lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan
Jakarta, DKPP – Pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DKPP resmi dilantik hari ini, Kamis (15/8) pagi. Pelantikan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di aula Gedung A lantai 3, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Pejabat yang dilantik terdiri dari Sekretaris DKPP, enam Kepala Bagian, dan 23 Kepala Sub Bagian yang terbagi ke dalam
Cirebon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kabupaten Karawang, Asep Saefudin Muksin atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di kantor Bawaslu Kota Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (13/8/2019). Asep menjadi Teradu dalam dua perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, yaitu nomor 220-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 221-PKE-DKPP/VIII/2019. Pada perkara Nomor 220-PKE-DKPP/VIII/2019,
Cirebon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa sembilan penyelenggara Pemilu dari KPU Kota Cirebon di Kantor Bawaslu Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa (13/8/2019). Sembilan penyelenggara pemilu ini berstatus sebagai Teradu dalam perkara nomor 219-PKE-DKPP/VIII/2019. Lima di antaranya adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Cirebon, yaitu Didi Nursidi, Mardeko, Dedi Haerudi, Nur Dewi Kurniyawati,
Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 183-PKE-DKPP/VII/2019, Selasa (13/8), di Kantor KPU Prov. Lampung. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Lampung Utara, yakni Hendri Hasyim, Agus Romdani, Ma’sum Busthomi, Putri Intan Sari, dan Abdul Kholik. Mereka
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu nomor perkara 181-PKE-DKPP/VII/2019 dan 157-PKE-DKPP/VI/2019, pada Jumat (9/8) pukul 10.30 WIB. Teradu adalah Ketua dan Anggota KPU Prov. Kepulauan Riau, yakni Sriwati, Arison, Widiono Agung, Priyo Handoko, dan Parlingdungan Sihombing. Teradu lainnya adalah Ketua dan Anggota KPU Kota Batam, Syahrul
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggata pemilu untuk nomor perkara 180-PKE-DKPP/VII/2019, di Mapolda Kepulauan Riau pada Jumat (9/8) sore. Teradu dalam perkara tersebut adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Batam, yakni Syailendra Reza IR, Bosar Hasibuan, Nopialdi, Mangihut Rajagukguk, dan Helmy Rachmayani. Mereka berlima diadukan oleh Elisman Siboro.
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu nomor perkara 157-PKE-DKPP/VI/2019, Jumat (9/8). Sidang pemeriksaan bertempat di Mapolda Kepulauan Riau, Kota Batam. Selaku Teradu adalah Ketua dan Anggota serta Sekretaris KPU Kota Batam: Syahrul Huda, Zaki Setiawan, Sudarmadi, Muhammad Sidik, Muliadi Evendi, dan AC. Herlambang. Mereka
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk tiga perkara di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Jumat (9/8/2019). Tiga perkara tersebut adalah 193-PKE-DKPP/VII/2019, 194-PKE-DKPP/VII/2019 dan 195-PKE-DKPP/VII/2019. Ketiga perkara ini memiliki Teradu yang sama, yaitu Ketua Bawaslu Kota Prabumulih, Herman Julaidi. Ia
Batam, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (9/8/2019) pagi. Rakornis ini diselenggarakan untuk menyiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu untuk tiga nomor perkara, yaitu 157-PKE-DKPP/VI/2019, 180-PKE-DKPP/VII/2019, dan 181-PKE-DKPP/VII/2019. Hadir dalam Rakornis yakni Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Prov. Kepulauan