Jakarta, DKPP- Ahmad Fachrudin anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta bersama sembilan Ketua PPS se- Jakarta Barat menjalani sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang digelar DKPP hari ini, Kamis (7/8). Kesepuluh Teradu tersebut dilaporkan oleh H. Masban, sala seorang Caleg DPRD Jakarta Barat dari Partai Golkar melalui kuasa hukumnya Syamsir SH.,MH. Sidang dipimpin oleh
Jakarta, DKPP – Horas AM Naiborhu mengadukan anggota Bawaslu Nelson Simanjutak ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun dalil pokok pengaduan Pengadu tidak jelas. Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil terkait laporan, DKPP memutuskan dismiss. Berdasarkan laporan diterima Sekretariat Biro Administrasi DKPP, Horan AM Haiborhu mengadukan Burhanudin Muhtadi, PT Indikator Politik Indonesia ke Bawaslu. Burhan dinilai
Jakarta, DKPP – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Tim Advokasi Independen untuk Informasi dan Keterbukaan Publik. Pasalnya, Ketua Bawaslu dinilai kurang transparan dan kurang teliti. Pengaduan Sigop M Tambunan dari Tim Advokasi Independen dan Keterbukaan Publik berawal dari pengisian formulir model BB-4 PPWP daftar riwayat hidup
Jakarta, DKPP – Memberikan pelayanan disertai dengan sikap netralitas kepada peserta pemilu dan kepada pemilih (voters) adalah sudah semestinya. Pasalnya, bila membeda-bedakan bisa menjadi bahan pokok pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Seperti yang menimpa tiga komisioner KPU Jawa Timur. Mereka diadukan oleh Gerakan Rakyat Indonesia Baru. Berdasarkan laporan yang diterima Sekretariat Biro Administrasi DKPP, Bambang
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP Nur Hidayat Sardini mengemukakan bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 di Indonesia tidak bisa lepas dari beban nonelektoral. Beban tersebut tumpang tindih terhadap proses elektorasi Pemilu Legislatif 2014. “Contoh yang paling sederhana adalah orang atau calon pemilih sudah tidak merasa malu lagi meminta sesuatu kepada peserta pemilu,†katanya dalam acara Fokus
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana dugaan pelanggaran kode etik KPU dan Bawaslu RI. Rencananya sidang bertempat di Ruang KH M. Rosidi, Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No.6 pada Jumat 8/8 pukul 14.00 WIB. Bertindak selaku ketua majelis Prof. Jimly Asshiddiqie dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini,
2 Tambahan Perkara Terkait Pilpres Akan Digabung dalam Sidang Hari Jumat Jakarta, DKPP- Setelah Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie, Senin (4/8/2014), menyampaikan bahwa ada enam perkara terkait pemilihan presiden (pilpres) yang akan disidang, hari ini (Selasa, 5/8/2014), Anggota DKPP Saut Hamonangan Sirait menyatakan, ada dua perkara lagi yang siap disidangkan. Jadi
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Jimly Asshiddiqie mengatakan seluruh pengaduan terkait Pilpres akan digelar pada Jumat depan (8/8). Lokasi sidang di Kantor Kementerian Agama pada pukul 14.00 WIB. “Jumlah pengaduan ke DKPP terkait Pilpres ada 7 perkara. Satu perkara dinyatakan tidak layak masuk sidang karena pokok pengaduannya tidak jelas. Jadi
Jakarta, DKPP – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi BEM Se-Jakarta Raya berdemo di depan Gedung Bawaslu, Senin (04/8). Mereka menilai bahwa pelaksanaan pilpres ada kecurangan. Sirojudin, koordinator lapangan, mengatakan, ada penyelenggara pemilu yang diduga tidak netral. Sebagaimana temuan dari Bawaslu, ada kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah penyelenggara pemilu di daerah. Untuk itu, pihaknya meminta agar
Jakarta, DKPP – Sebagai warga negara yang taat pada aturan konstitusi maka hendaknya masyarakat dapat menghargai proses hukum pada Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil Pilpres 2014 berdasarkan keputusan KPU final namun belum mengikat karena masih ada proses hukum di MK. “Sebaiknya kita percayakan saja pada proses yang berlangsung di lembaga yang secara