Mengadukan Rekannya, Anggota KPU Soppeng Justru Diberhentikan oleh DKPP

Jakarta, DKPP- Hasil putusan DKPP, Jumat (26/6), terhadap perkara dari Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, salah satu sanksinya adalah pemberhentian tetap yang justru dijatuhkan kepada Pengadu bernama Herlina. Herlina adalah Anggota KPU Kabupaten Soppeng. Dia mengadukan rekan-rekannya sesama komisioner KPU Soppeng, serta pejabat sekretariatnya. Setidaknya ada dua pokok pengaduan dari Herlina. Pertama pengaduan kepada Ketua KPU

DKPP Akan Bacakan Dua Putusan

DKPP, Jakarta – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu akan menggelar sidang kode etik KPU Soppeng dan KPU Buton dengan agenda pembacaan Putusan, Jumat (26/6) pukul 09.00 WIB. Lokasi di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat dan di Kantor Sekretariat Bawaslu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara melalui video confrence. Menurut Juru Bicara DKPP Nur Hidayat Sardini, sidang

Sekretariat Penyelenggara Pemilu pun Bisa Menjadi Teradu

Jakarta, DKPP – Kepala Biro Administrasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ahmad Khumaidi menjelaskan bahwa tidak hanya anggota KPU dan Bawaslu serta jajarannya yang berpotensi untuk diadukan ke lembaganya. Menurut dia, sekretariat pun bisa menjadi sasaran pengaduan oleh si Pengadu. DKPP sudah pernah memberikan sanksi sejumlah sekretariat penyelenggara Pemilu karena memang melanggar kode etik penyelenggara Pemilu.

Sidang Vidcon Mudahkan Para Pihak

Jakarta, DKPP – Video jarak jauh atau video conference sangat membantu dalam mengefisienkan persidangan. Para Teradu, Pengadu dan anggota majelis tidak perlu datang ke Ruang Sidang DKPP di Jakarta melainkan cukup di daerah. Menurut Tenaga Ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu bidang Teknologi Informasi Dr. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis, persidangan atau pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu melalui

Pengawas TPS pun Bisa Dilaporkan

Jakarta, DKPP – Apakah seorang pengawas di Tempat  Pemungutan Suara (TPS) dapat diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu? Hal ini mengingat Undang-Undang No.8 Tahun 2015 memuat ketentuan baru bahwa di tingkat TPS dibentuk Pengawas TPS. Begitulah pertanyaan dari salah satu peserta dari staf sekretariat Bawaslu Provinsi dalam acara Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tim Pemeriksa Daerah

Sekjen Bawaslu Janji Tingkatkan Sarana Sidang Vidcon DKPP

Jakarta, DKPP- Di antara persoalan yang muncul dalam rapat koordinasi (Rakor) DKPP dengan sekretariat Bawaslu Provinsi adalah soal kualitas sarana untuk sidang jarak jauh melalui video conference (vidcon) dari Bawaslu RI ke Bawaslu Provinsi. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu Gunawan Suswantoro yang hadir di malam penutupan Rakor, Rabu (24/6), berjanji akan meningkatkan sarana yang dianggap kurang

Endang: Sekretariat Juga Bisa Terkena Pelanggaran Etika

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Endang Wihdatiningtyas menjelaskan bahwa sekretariat di lembaga penyelenggara Pemilu dapat dikenakan sanksi etik. Hal itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Staf Sekretariat Pendukung Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Rabu (24/06/2015). Tidak hanya Pimpinan atau Komisionernya saja, Bapak Ibu yang ada di

NHS: DKPP Memiliki Tiga Jenis Sidang Pemeriksaan

Jakarta, DKPP-Rabu (24/6) sesi kedua di kelas A bimtek Tim Pemeriksa Daerah dimulai pada pukul 13.30 WIB, bertempat di ruang Krakatau hall, Hotel Mercure Ancol, Jakarta. Materi kedua, membahas tentang teknik pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dipaparkan oleh Nur Hidayat Sardini selaku anggota DKPP. Pada pemaparannya, dijelaskan kepada Tim Pemeriksaan Daerah bahwa DKPP memiliki

Prof Anna: Tim Pemeriksa Daerah Harus Kuasai Peraturan

Jakarta, DKPP-Rabu (24/6), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar bimbingan teknis Tim Pemeriksa Daerah (TPD). Kegiatan ini bertujuan untuk memantapkan pemahaman Tim Pemeriksa Daerah terhadap potensi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dalam menghadapi Pilkada serentak yang digelar bulan Desember mendatang. Pada pelaksanaannya dibagi menjadi dua kelas yakni A dan B. Untuk kelas A, terdiri  atas Provinsi

Valina: Kompetisi di Pilkada Lebih Keras

Jakarta, DKPP- Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Valina Singka Subekti mengingatkan agar penyelenggara Pemilu ekstra hati-hati dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015. Alasannya, pertama Pilkada 2015 yang dilaksanakan secara serentak ini baru pertama kali di Indonesia. Kedua, kompetisi di Pilkada jauh lebih keras dibanding dengan Pemilu lainnya.    Nature dari kompetisi itu kan tidak