Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan Anggota KPU Nduga untuk Perkara Nomor 282-PKE-DKPP/IX/2019 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Papua, Jalan Taman Imbi, Kota Jayapura, Sabtu (23/11/2019) Pukul 15.00 WIT. Selaku ketua majelis Prof Teguh Prasetyo, dan Anggota Majelis Tim Pemeriksa Daerah Provinsi Papua: Feggie Y. Wattimena (unsur masyarakat), dan Amandus
Papua, DKPP – Penyelenggara Pemilu sangat berpotensi diadukan oleh berbagai pihak ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Hal ini sering menimbulkan kekhawatiran bagi sebagian penyelenggara Pemilu jika harus bersidang di DKPP. Menjawab kekhawatiran ini, Anggota DKPP Prof. Prof Teguh Prasetyo memberikan saran saat bersidang di DKPP. Dia menyampaikan saran ini saat Rapat Persiapan Teknis Sidang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Batam untuk Perkara Nomor 181-PKE-DKPP/VII/2019 yang diadukan oleh H. Syamsuri. Hal itu berdasarkan sidang pembacaan putusan yang di gelar DKPP pada Rabu (20/11/2019) pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat.
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa persoalan terkait proses Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) paling banyak terjadi di tingkat kabupten/kota dan bukan provinsi. Hal ini disampaikan saat menjadi salah satu narasumber dalam acara ‘Evaluasi Penyelenggaraan Tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019’, acara ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung DPR/MPR, Senayan Jakarta, Rabu (11/9/2019) pukul 10.00 WIB.Hadir dari DKPP Ketua, Dr. Harjono bersama Prof. Teguh Prasetyo, Prof. Muhammad, Dr. Alfitra Salamm, Dr. Ida Budhiati selaku Anggota DKPP. Agenda rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 269-PKE-DKPP/VIII/2019, di Kantor Bawaslu Sumatera Utara, Selasa (19/11/2019). Sidang pemeriksaan ini adalah yang kedua kali tanpa kehadiran Pengadu, setelah pada sidang pemeriksaan pertama, Senin, 14 Oktober 2019, Pengadu menyampaikan berhalangan hadir. Dalam sidang kedua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk Perkara Nomor 284-PKE-DKPP/IX/2019, Jumat (15/11/2019). Pengadu pada perkara tersebut adalah Said Muhdar melalui kuasanya Askhalani dan Zulkifli. Mereka mengadukan Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya, yakni Idris dan Ahmad Husaini. Dalam pokok aduannya, para Teradu
DKPP Periksa Anggota KIP Kota Lhokseumawe Terkait Keterlibatan Partai Politik Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk Perkara Nomor 304-PKE-DKPP/IX/2019, Jumat (15/11/2019). Pengadu pada perkara tersebut adalah Mahlil melalui kuasanya Rahmat Hidayat. Dia mengadukan Mulyadi, Anggota KIP Kota Lhokseumawe terkait keterlibatan Teradu dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Nomor Perkara 281-PKE-DKPP/IX/2019, Jumat (15/11/2019). Sidang ini dilaksanakan melalui video conference, yaitu ketua majelis dan para pihak baik Pengadu dan Teradu berada di KPU RI, Jakarta, sedangkan Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD) beserta pihak yang beperkara
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk Perkara Nomor 291-PKE-DKPP/IX/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura Jumat (15/11/2019) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Raflus Doranggi, Sekretaris Partai Perindo Provinsi Papua. Dia mengadukan Ketua, Anggota dan Staf Operator Situng KPU Kabupaten Kerom