Jakarta, DKPP — Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menilai persoalan etik penyelenggara pemilu dapat bermula sejak proses seleksi. Menurutnya, proses seleksi yang bermasalah di tingkat pusat berpotensi menjadi persoalan berantai hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan penyelenggara ad hoc. Hal ini disampaikannya dalam diskusi media yang diadakan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP),
Gianyar, DKPP — Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menilai mekanisme penundaan pemilu perlu diatur secara jelas sejak kondisi negara masih normal. Pengaturan tersebut penting untuk memastikan penundaan pemilu tetap memiliki dasar hukum dan tidak menimbulkan persoalan legitimasi maupun kekosongan jabatan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam
Denpasar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan bahwa hukum formal tidak pernah mencukupi jika tidak disertai dengan implementasi etika yang kuat sebagai landasan moral. Hal ini disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Penguatan Etika Kelembagaan dan Bedah Buku “Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie – Warisan Gagasan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 13-PKE-DKPP/VI/2026 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (13/8/2026) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama M. Amin J. Ramin yang juga merupakan mantan Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Bawaslu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan komitmennya dalam penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal ini dikatakan oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam konferensi pers yang diadakan di Ruang Sidang DKPP, Rabu (29/7/2026). Heddy menjelaskan, DKPP telah memeriksa Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, yaitu Peraturan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan lima Anggota KPU RI dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 11-PKE-DKPP/VII/2026, di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Selasa (21/7/2026). Sebagai Teradu dalam perkara ini adalah Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta lima anggotanya yaitu: Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa sepuluh penyelenggara Pemilu Provinsi Papua Tengah dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 9-PKE-DKPP/VI/2026 di Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (15/7/2026). Para Teradu dalam perkara ini adalah: Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Markus Madai, beserta empat Anggotanya, yaitu Melianus J.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada tiga penyelenggara Pemilu dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Tiga penyelenggara Pemilu tersebut adalah: Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, Nolianus Kobogau, beserta dua Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya, yaitu Johan Maiseni
Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak akan menjadi lembaga besar tanpa adanya keberadaan media massa. Sikap media massa kepada DKPP, baik itu kritik maupun dukungan, telah membuat lembaga ini terus berkembang menjadi lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito dalam acara “Rapat Fasilitasi Pemberitaan DKPP Melalui Kemitraan Strategis Humas
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 10-PKE-DKPP/VI/2026 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (29/6/2026). Perkara ini diadukan oleh Almas Ghaliya Putri Sjafrina, Hadar Nafis Gumay, Agus Sarwono, dan Zaki Amali. Keempat principal tersebut memberikan kuasa dalam pengaduan ini kepada Rizki Agus