Arsip Penulis: Humas DKPP

Ratna Dewi Jadi Juri Tahapan Nasional Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menghadiri rangkaian Tahapan Nasional Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu VI Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2026 di Hotel Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, 20–25 September 2026. Pembukaan tahapan nasional dilaksanakan pada Senin (21/9/2026). Dalam kompetisi tersebut, Ratna Dewi dipercaya sebagai salah satu anggota

Survei IKEPP 2026 Akan Gunakan Mixed Method

Jakarta, DKPP – Survei Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) 2026 akan sedikit berbeda dengan survei tahun sebelumnya. Dalam survei tahun ini, penelitian IKEPP akan menggunakan pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dengan metode kualitatif atau yang biasa dikenal sebagai metode gabungan (mixed method). Hal ini disampaikan oleh Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gajah Mada

DKPP Kenalkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu kepada Mahasiswa Unmas Denpasar

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima audiensi mahasiswa dan dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas), Bali, di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, Rabu (2/9/2026). Audiensi tersebut menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman mengenai tugas, fungsi, dan kewenangan DKPP serta penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu

Ratna Dewi: Masalah Etik Bisa Bermula dari Proses Seleksi

Jakarta, DKPP — Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ratna Dewi Pettalolo, menilai persoalan etik penyelenggara pemilu dapat bermula sejak proses seleksi. Menurutnya, proses seleksi yang bermasalah di tingkat pusat berpotensi menjadi persoalan berantai hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan penyelenggara ad hoc. Hal ini disampaikannya dalam diskusi media yang diadakan Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP),

Buku Karya Raka Sandi Dipuji Akademisi Hukum Tata Negara

Gianyar, DKPP — Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menilai mekanisme penundaan pemilu perlu diatur secara jelas sejak kondisi negara masih normal. Pengaturan tersebut penting untuk memastikan penundaan pemilu tetap memiliki dasar hukum dan tidak menimbulkan persoalan legitimasi maupun kekosongan jabatan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam

Heddy Lugito: Etika Bukan Sekadar Hafalan

Denpasar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengungkapkan bahwa hukum formal tidak pernah mencukupi jika tidak disertai dengan implementasi etika yang kuat sebagai landasan moral. Hal ini disampaikannya saat menjadi keynote speaker dalam kegiatan Penguatan Etika Kelembagaan dan Bedah Buku “Etika yang Melembaga: 70 Tahun Prof. Jimly Asshiddiqie – Warisan Gagasan

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU RI Terkait Keabsahan Ijazah

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan lima Anggota KPU RI dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 11-PKE-DKPP/VII/2026, di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Selasa (21/7/2026). Sebagai Teradu dalam perkara ini adalah Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta lima anggotanya yaitu: Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty