DKPP Periksa Tujuh Penyelenggara Pemilu Sulawesi Utara

Manado, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tujuh penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 125-PKE-DKPP/IV/2025 yang diadukan di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Jumat (23/5/2025). Dari tujuh penyelenggara pemilu yang diperiksa, lima di antaranya adalah Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Bolaang

DKPP Periksa Enam Penyelenggara Pemilu Papua Terkait Seleksi PPD dan PPS

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 285-PKE-DKPP/XI/2024 di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Rabu (21/5/2025). Pengadu perkara ini adalah Ivanli Lunggaer yang memberikan kuasa kepada Dede Gustiawan P. Sedangkan pihak yang diadukan adalah enam penyelenggara Pemilu, termasuk Anggota KPU Provinsi Papua,

DKPP Akan Periksa KPU dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 125-PKE-DKPP/IV/2025 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, pada Jumat (23/5/2025) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Hamdan Datunsolang yang memberikan kuasa kepada Kamarudin Aku dan Ismail S. Mobiliu. Pengadu mengadukan Ketua

DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kuantan Singingi Terkait Dugaan Politik Uang

Pekanbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 286-PKE-DKPP/XI/2024 di Kantor KPU Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Kamis (15/5/2025). Pengadu perkara ini, Firdaus, mengadukan delapan penyelenggara Pemilu Kabupaten Kuantan Singingi. Tiga di antaranya adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi, Mardius Adi Saputra, beserta

DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Rokan Hilir

Pekanbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 57-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Rabu (14/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Suryadi, yang memberikan kuasa kepada Muhammad Salim dan Zulkifli. Pihak pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Zubaidah, beserta empat

DKPP Akan Periksa Dua Perkara Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Kota Pekanbaru

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, pada 14-15 Mei 2025. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 57-PKE-DKPP/I/2025 dan 286-PKE-DKPP/XI/2024. Berikut rincian terkait dua perkara tersebut. 1. Perkara Nomor 57-PKE-DKPP/I/2025 Sidang pemeriksaan perkara

DKPP Periksa KPU RI dan KPU Papua Selatan Terkait Syarat Administrasi Calon Gubernur

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 12 penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 121-PKE-DKPP/IV/2025 di ruang sidang DKPP, Jakarta, Jumat (9/5/2025). Tujuh di antaranya adalah Ketua dan Anggota KPU RI, yaitu Mochammad Afifuddin (Ketua) dan Anggota KPU RI yaitu, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap,

Heddy Lugito: Putusan DKPP Final dan Mengikat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan bahwa putusan DKPP yang telah memberhentikan penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) bersifat final dan mengikat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 458 (Ayat) 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga tidak ada mekanisme atau upaya hukum lainnya yang bisa membatalkan

DKPP Jatuhkan Sanksi Peringatan Keras kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada tiga penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (5/5/2025). “Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu I, Radikal Mokodompit selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, teradu II Neila Montolalu, dan

DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Pulau Taliabu Terkait Dugaan Ijazah Palsu Calon Bupati

Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Pulau Taliabu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Rabu (30/4/2025). Lima dari delapan penyelenggara pemilu tersebut adalah Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu Rometi Haruna (Ketua), Husen