DKPP Akan Periksa Empat Perkara Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Terkait Administrasi Persyaratan Capres/Cawapres

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa empat perkara sekaligus di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dalam periode 23 November sampai 1 Desember 2026. Empat perkara tersebut adalah perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026, 27-PKE-DKPP/XI/2026, 29-PKE-DKPP/XI/2026, dan 31-PKE-DKPP/XI/2026. Keempat perkara tersebut diadukan oleh 13 orang principal. Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 diadukan oleh dua principal, yakni Sri Afrianis

Empat Aduan Dugaan Pelanggaran KEPP Pasca Putusan MK Dilimpahkan Jadi Perkara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah melimpahkan empat aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026,menjadi perkara. “Dari lima aduan yang kami terima, empat aduan di antaranya berstatus Memenuhi Syarat dalam verifikasi materiel sehingga telah kami limpahkan menjadi perkara,” kata Ketua DKPP, Heddy Lugito, Kamis

Ketua DKPP Harap Pembahasan RUU Pemilu Tegaskan Putusan DKPP

Jakarta, DKPP – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU 7/2017) menegaskan bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat (final and binding). Akan tetapi hingga 14 tahun lembaga ini berdiri, masih terdapat pihak-pihak yang membawa putusan DKPP ke proses peradilan lain, mulai dari Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) hingga peradilan umum. “Sejauh

DKPP Teken Nota Kesepahaman dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Penandatanganan MoU ini dilakukan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito dan Rektor UNUSIA, Dr. Fariz Alnizar. Dalam kesempatan ini, Heddy mengemukakan harapannya

DKPP Bahas Penguatan Kelembagaan dan Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Audiensi dengan KSP

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan DKPP untuk menunjang pelaksanaan tugas penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Heddy menyampaikan hal tersebut dalam audiensi DKPP dengan Kantor Staf Presiden (KSP). Pertemuan tersebut membahas penguatan kesekretariatan, kebutuhan kantor DKPP di daerah, keterbatasan sumber daya, integritas penyelenggara pemilu, serta dinamika

DKPP Harap Tak Ada Residu dari Pemilu 2029

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap Pemilu 2029 dapat berjalan dengan lebih demokratis dan berintegritas sehingga tidak memunculkan residu-residu permasalahan pasca pelaksanaanya. Hal itu dikemukakan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, saat menutup kegiatan Rapat Penguatan Literasi Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Jumat (23/10/2026) malam. “Kita berharap di Pemilu 2029 tidak

Heddy Lugito Dorong Pembentukan Majelis Kehormatan DKPP yang Permanen

Bandung, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menyebut penguatan kelembagaan adalah kebutuhan mendesak bagi DKPP. Menurutnya, beberapa aspek yang menjadi variabel penguatan kelembagaan DKPP antara lain; kemandirian sekretariat, jumlah keanggotaan, dan mekanisme rekrutmen Anggota. Heddy mengemukakan hal tersebut dalam kegiatan “Konsultasi Publik Penguatan Kelembagaan DKPP Menuju Pemilu yang Berintegritas”, yang selenggarakan

DKPP Terima Lima Aduan Dugaan Pelanggaran KEPP Pasca Putusan MK

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima tiga aduan tambahan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. “Dua aduan kami terima pada 13 Oktober 2026 dan satu aduan lainnya baru kami terima hari ini,” ucap Ketua DKPP, Heddy Lugito, memutakhirkan data penambahan jumlah aduan tersebut,

Model Pemilu Harus Utamakan Kedaulatan Rakyat

Jakarta, DKPP – Model keserentakan Pemilu di Indonesia menjadi sebuah polemik dan perdebatan di ruang publik setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024. Namun, model keserentakan pemilu mana pun yang nanti terpilih haruslah tetap mengutamakan kedaulatan pemilih. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat menjadi

DKPP Teken Nota Kesepahaman dengan Untidar

Magelang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Tidar (Untidar), Kota Magelang, Selasa (29/9/2026). Penandatanganan ini dilakukan oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito dan Rektor Untidar, Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si di Gedung Rektorat Untidar, Kota Magelang. Tujuan MoU ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan