DKPP Berhentikan Tetap Tiga Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 17 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (13/1/2021) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada tiga penyelenggara pemilu, yaitu Anggota KIP Kabupaten Aceh Timur Zainal Abidin

RABU 13 JANUARI 2021, DKPP AKAN BACAKAN 17 PUTUSAN

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 17 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (13/1/2021) pukul 09.30 WIB. Kepala Bagian (Kabag) Humas, Data dan Teknologi Informasi DKPP Ashari mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya

DKPP Periksa Anggota KPU Bolaang Mongondow Selatan Karena Like Video Peserta Pilkada

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 188-PKE-DKPP/XII/2020 pada Senin (11/1/2021), pukul 13.00 WIB. Dalam sidang yang diadakan secara virtual ini, DKPP memeriksa Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Topan Balilio. Topan diadukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bolsel, Arifin Olii,

Selasa 12 Januari 2021, DKPP Akan Periksa Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Riau

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 191-PKE-DKPP/XII/2020 pada Selasa (12/1/2021). Perkara ini diadukan oleh seorang mahasiswa bernama Jibran Jihad. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Sjahri Papene. Teradu diperiksa karena diduga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Universitas

Senin 11 Januari 2021, DKPP Akan Periksa Anggota KPU Kab. Bolaang Mongondow Selatan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 188-PKE-DKPP/XII/2020 pada Senin (11/1/2021). Perkara ini diadukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Arifin Olii, melalui kuasanya Jein Djauhari. Pengadu melaporkan Anggota KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Topan Balilio. Dalam pokok aduan,

Senin 11 Januari 2021, DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Kaur

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 147-PKE-DKPP/XI/2020 pada Senin (11/1/2021). Perkara ini diadukan oleh Eksar Efendi melalui tim kuasanya, yaitu Ardian, Herwinsyah, Addi Saddam Alfih, dan Sunardi Sudirman. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur, yaitu Toni Kuswoyo,

DKPP Kembali Gelar FGD Harmonisasi Aturan Pedoman Beracara

Bogor, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) finalisasi penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan DKPP. Kegiatan ini dibuka di Bogor, Senin (28/12/2020) malam, oleh Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm yang hadir secara langsung. Acara ini sendiri berlangsung pada 28-30 Desember 2020. FGD ini merupakan lanjutan dari FGD serupa yang

Selasa 29 Desember 2020, DKPP Akan Periksa KPU Kabupaten Gunungkidul

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 183-PKE-DKPP/XI/2020 pada Selasa (29/12/2020) di Kantor Bawaslu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perkara ini diadukan oleh Ir. H. Kelick Agung Nugroho dan Yayuk Kristyawati melalui kuasanya Oktrian M. Pengadu melaporkan Ahmadi Ruslan Hani, Andang

Masih Terima Gaji ASN, DKPP Berhentikan Sementara Ketua KPU Boven Digoel

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada Ketua KPU Kabupaten Boven Digoel, Helda R. Ambay. Helda berstatus Teradu dalam perkara 118-PKE-DKPP/X/2020. Sanksi ini dijatuhkan dalam sidang pembacaan putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (23/12/2020). “Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Sementara