DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk Nomor Perkara 264-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Senin (21/10/2019). Perkara ini diadukan oleh Absalom Monsafe. Ia mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, yaitu Yulius Yarollo, Anita Desiana Kamersar dan Nelson Saflessa. Dalam pokok aduan, Pengadu mendalilkan bahwa para

Prof. Teguh Prasetyo: Pelantikan Presiden-Wakil Presiden Tanda Pemilu Indonesia Bermartabat

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo menghadiri Sidang Pelantikan Presiden-Wakil Presiden Masa Jabatan 2019-2024 di Gedung Nusantara, Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Menurut Teguh, pelantikan ini merupakan akhir menggembirakan dari proses Pemilu 2019 yang cukup panjang dan dilaksanakan secara serentak untuk kali pertama sejak Indonesia berdiri. Ia menjelaskan, hal ini karena pelantikan ini

DKPP Periksa Anggota Bawaslu Provinsi Papua

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 227-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Kamis (17/10/2019). Perkara ini diadukan oleh Pengurus DPD Partai Gerindra Provinsi Papua, VIktorianus Ohoiwutun, yang memberikan Kuasa kepada Yansen Marudut Simbolon. Keduanya mengadukan Anggota Bawaslu Provinsi Papua, Amandus Situmorang. Dalam pokok aduannya,

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 233-PKE-DKPP/VIII/2019, Kamis (17/10/2019). Pengadu pada perkara tersebut adalah Kristianus Agapa. Ia merupakan Peserta Pemilu Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPRD Provinsi Papua, dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 5 dari Daerah Pemilihan III Papua.

Dr. Harjono: DKPP Bukan untuk Menghukum, tapi Menjaga Trust Penyelenggara

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono mengungkapkan jumlah penyelenggara pemilu yang diadukan ke DKPP terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) selama tahun 2019, sebanyak 1.662 personel dari jajaran KPU dan 705 dari jajaran Bawaslu. Hal ini disampaikan ketika memberikan keterangan dalam sidang uji materi Perkara Nomor 37/PUU-XVll/2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta,

Dr. Harjono Berikan Keterangan Dalam Uji Materi UU Pemilu di MK

Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono memberikan keterangan dalam sidang uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terhadap Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (17/10/2019). Dalam sidang tersebut, Harjono mengatakan bahwa, dalam UU Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki

Prof. Teguh Prasetyo Hadiri Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota BPK

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo menghadiri Upacara Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota BPK RI Periode 2019-2024, di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/10/2019). Anggota BPK yang diambil sumpahnya adalah Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., Ir. Daniel Lumban Tobing, Hendra Susanto, ST, M.Eng., MH, CFrA., Dr. Achsanul

Dugaan Praktik Politik Uang dalam Sidang DKPP

Jakarta, DKPP – Dugaan praktik politik uang terungkap dalam sidang pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk Nomor Perkara 225-PKE-DKPP/VIII/2019, pada Selasa (15/10/2019) malam. Perkara ini diadukan oleh Calon Legislatif (Caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Suaizisiwa Duha. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, Pilipus Famazokhi Sarumaha. Dugaan praktik politik uang ini diungkapkan oleh

DKPP Periksa Anggota Bawaslu Sumut dan Nias Barat

Jakarta, DKPP – DKPP menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Nomor Perkara 210-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Selasa, (15/10/2019). Perkara ini diadukan oleh Ketua DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga yang memberikan Kuasa kepada Muslim Jaya Butar-Butar. Keduanya mengadukan 3 (tiga) Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Bawaslu Kabupaten Nias Barat. Tiga Anggota

Prof. Valina Singka Subekti, Anggota DKPP Periode 2012-2017 Rekomendasikan Perubahan Sistem Pemilu

Jakarta, DKPP – Sistem multipartai selama 21 tahun era Reformasi dinilai belum memberikan hasil yang signifikan terhadap iklim demokrasi Indonesia. Demikian diungkapkan oleh Anggota DKPP Periode 2012-2017, Prof. Valina Singka Subekti ketika memberikan pidato dalam Upacara Pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (Fisip UI) di Kampus UI Salemba, Jakarta,