Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan sejumlah pegiat pemilu yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) di kantor DKPP, Jalan MH Thamrin No 14, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Delapan pegiat pemilu sengaja hadir ke kantor DKPP untuk membahas tentang kondisi lembaga penyelenggara pemilu yang memprihatinkan pasca ditangkapnya Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Anggota DKPP, Prof. Teguh Praseto menghadiri Pengucapan Sumpah Janji dua Hakim Konstitusi, yaitu Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Suhartoyo, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (7/1/2020). Teguh hadir mewakili DKPP yang menjadi salah satu lembaga yang diundang dalam pelantikan ini. Selain Teguh, penyelenggara Pemilu yang hadir adalah
Cirebon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 331-PKE-DKPP/XII/2019 di Kantor Bawaslu Kota Cirebon, Cirebon, Senin (23/12/2019), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Agus Amino. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Cirebon, H. Sopidi. Dalam pokok aduannya, Agus menyebut mendalilkan tiga poin
Cirebon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar rapat persiapan sidang dan sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Bawaslu Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Minggu (22/12/2019) malam, pukul 20.00 WIB. Forum ini diadakan untuk mempersiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP untuk Perkara Nomor 331-PKE-DKPP/XII/2019 yang akan diadakan di Kantor Bawaslu Kota Cirebon, Senin (23/12/2019).
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 321-PKE-DKPP/XI/2019 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Sabtu (21/12/2019). Pengadu pada perkara tersebut adalah Bambang Hermanto. Sedangkan Teradunya adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sultra, Rapiuddin serta Koordinator Sekretariat dan Bendahara Bawaslu
Manokwari, DKPP – Anggota DKPP, Prof. Muhammad, S.IP, M.Si menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Menjelang Pilkada 2020 dengan tema Peranan DKPP dalam Kode Etik Penyelenggara dan Pengawas Pemilu. Kegiatan ini di diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Manokwari pada Sabtu (21/12/19) malam, pukul 19.30 WIT di Swiss-Belhotel, Kabupaten Manokwari. Mengawali diskusinya,
Ternate, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dr. Alfitra Salamm mengisi Kuliah Umum Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) dengan tema “DKPP dan Konstitusional Etik” di lantai 3 Gedung Rektorat UMMU, pada Sabtu (21/12/2019). Kuliah umum ini diikuti oleh mahasiswa dari FH UMMU, serta para undangan yang meliputi perwakilan partai politik, YBH
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 321-PKE-DKPP/XI/2019, sidang bertempat di kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Sabtu (21/12/2019). Pengadu pada perkara tersebut adalah Bambang Hermanto. Sedangkan Teradunya adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sultra, Rapiuddin serta Koordinator Sekretariat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan Putusan terhadap 12 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (18/12/2019) pukul 08.30 WIB. Dalam sidang, ini DKPP memberikan sanksi berupa Pemberhentian Jabatan dari Ketua kepada Ketua KPU Kota Bengkulu, Zaini, yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan Putusan terhadap 12 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (18/12/2019) pukul 08.30 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara yang telah