DKPP Percayakan Perubahan PKPU 23/2023 Kepada KPU dan DPR

Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyerahkan wacana perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU dan Komisi II DPR. Hal ini disampaikan Heddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI,

DKPP Hadirkan Sekretaris MUI Dalam Pemeriksaan KPU Kep. Aru

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadirkan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepulauan Aru, Imran Patikaloba, dalam sidang lanjuta pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 34-PKE-DKPP/II/2023 yang diadakan secara hibrida, Rabu (17/5/2023). Imran dihadirkan sebagai Pihak Terkait oleh DKPP dalam perkara ini. Ia menjelaskan tentang status Mustafa Darakay

Tio Aliansyah: PPK Jangan Tingkatkan Penerimaan Aduan di DKPP

Banda Aceh, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah berpesan agar badan penyelenggara tingkat ad hoc bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pesan ini disampaikannya dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diadakan KIP Provinsi Aceh di Kota Banda Aceh, Senin (15/5/2023). “Titip

DKPP Akan Hadirkan Sejumlah Pihak Dalam Sidang Lanjutan KIP Aceh Tenggara

Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menghadirkan beberapa Pihak Terkait untuk memvalidasi keterangan Pengadu dan Teradu perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang teregistrasi dengan Nomor 66-PKE-DKPP/IV/2023. Beberapa Pihak Terkait yang akan dihadirkan di antaranya adalah seorang pejabat KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Ketua Majelis memutuskan untuk menunda sidang

DKPP Akan Periksa Ketua dan Anggota KIP Aceh Tenggara

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 66-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Senin (15/5/2023) pukul 10.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, Surya Diansyah yang mengadukan Ketua dan empat Anggota

Ketua dan Anggota KIP Aceh Tenggara Diduga Loloskan PPS Tanpa Pertimbangkan Nilai Wawancara

Banda Aceh, DKPP – Sejumlah Staf KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengungkapkan bahwa Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara telah meloloskan Panitia Pemilihan Suara (PPS) se-Kabupaten Aceh Tenggara tanpa mempertimbangkan nilai hasil tes wawancara. Hal ini disampaikan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 46-PKE-DKPP/III/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi

Raka Sandi: Jadikan Peraturan DKPP Sebagai Bahan Hukum Seleksi

Jakarta, DKPP – Tim seleksi rekrutmen penyelenggara pemilu seyogyanya menjadikan Peraturan DKPP sebagai salah satu rujukan atau bahan hukum dalam proses seleksi, baik itu seleksi KPU ataupun Bawaslu. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat memberikan materi dalam kegiatan Pembekalan Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu/ Panwaslih

DKPP Berhentikan Tetap Ketua dan Anggota KIP Nagan Raya

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KIP Kabupaten Nagan Raya Muhammad Yasin dan Anggota KIP Kabupaten Nagan Raya Syahrul Iman. Sanksi ini dibacakan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (5/5/2023). “Menjatuhkan sanksi

Anggota KPU Maluku Barat Daya Minta Diberhentikan DKPP Karena Daftar Sebagai Bacaleg

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 55-PKE-DKPP/III/2023 pada Jumat (14/4/2023). Perkara ini diadukan oleh Jemris Ph. Yonas. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Jacob Alupaty Demny. Jacob Alupaty Demny didalilkan telah mendaftarkan diri sebagai anggota partai politik dan

DKPP Tunda Sidang Karena Anggota KPU Raja Ampat Terlambat Kirim Jawaban Tertulis

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menunda pelaksanaan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 52-PKE-DKPP/III/2023. Ketua Majelis Heddy Lugito menyatakan, penundaan sidang ini disebabkan pihak Teradu terlambat mengirimkan jawaban tertulis kepada DKPP. “Karena majelis baru menerima jawaban tertulis dari pihak Teradu 30 menit lalu, saya