Ratna Dewi: Jaga Budaya, Jaga Kemurnian Suara Rakyat

Jakarta, DKPP – Terdapat banyak aspek yang berkaitan dengan kode etika penyelenggara pemilu, mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial, hukum, hingga budaya. Aspek budaya sendiri dinilai sangat penting dalam konteks penegakan hukum pemilu dan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Dalam skala lebih luas, aspek budaya bahkan sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian disampaikan Anggota

Sekretaris DKPP Tanda Tangani Perjanjian Kinerja dengan Sekjen Kemendagri

Jakarta, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Yudia Ramli menandatangani perjanjian kinerja dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Suhajar Diantoro di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (2/12/2022). Sekretaris DKPP Yudia Ramli mengungkapkan, penandatanganan Perjanjian Kinerja ini lazim dilakukan antara pejabat eselon I dengan pejabat eselon II yang menjadi unit kerjanya. Ia menambahkan,

Ratna Dewi: Sanksi DKPP Bukan Untuk Efek Jera

Jakarta, DKPP – Sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak dimaksudkan untuk memberi efek jera kepada penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Demikian disampaikan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu tingkat Kabupaten Gowa yang diadakan Bawaslu Kabupaten Gowa, Rabu (30/11/2022). “Tapi untuk memulihkan

DKPP Periksa Empat Penyelenggara Pemilu Kabupaten Tolikara

Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 34-PKE-DKPP/X/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Senin (28/11/2022). Perkara ini diadukan oleh Rafles Wunungga yang memberikan kuasa kepada Hugo Alvian Imbiri. Ia mengadukan empat penyelenggara pemilu Kabupaten Tolikara. Tiga orang yang diadukan

DKPP Akan Periksa Empat Penyelenggara Pemilu Kabupaten Tolikara Pada 28 November 2022

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 34-PKE-DKPP/X/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, pada Senin (28/11/2022) pukul 10.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Rafles Wunungga yang memberikan kuasa kepada Hugo Alvian Imbiri. Ia mengadukan empat penyelenggara pemilu Kabupaten

Tio Aliansyah Ajak Panwascam Pesisir Barat Pahami Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Muhammad Tio Aliansyah, mengajak jajaran Panita Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kabupaten Pesisir Barat memedomani Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Perilaku Penyelenggara Pemilu. Ajakan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat

Ratna Dewi Kenalkan 13 Prinsip KEPP kepada Panwascam se-Cilacap

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengenalkan dan menjelaskan tentang 13 prinsip kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) kepada Panitia Pengawasan Kecamatan (Panwascam) se-Kabupaten Cilacap, Senin (21/11/2022). Hal ini ia lakukan saat menjadi narasumber dalam webinar bertema “Potensi Pelanggaran Kode Etik Pada Pemilu Pararel 2024” yang diadakan oleh Bawaslu Kabupaten

Raka Sandi: Kampus Pusat Pendidikan dan Kaderisasi Bangsa

Denpasar, DKPP – Dunia kampus, selain juga menjadi tempat pendidikan, juga menjadi area untuk pembelajaran dan latihan kehidupan demokrasi bagi seluruh civitas academica. Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat berdiskusi dengan mahasiswa-mahasiswa Universitas Udayana di Gedung Rektorat Universitas Udayana, Kota Denpasar, Sabtu (19/11/2022). Ia berpendapat, selain

DKPP Periksa Empat Jajaran Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan Terkait Utang

Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 33-PKE-DKPP/X/2022 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, Jumat (18/11/2022). Perkara ini diadukan oleh Muhammad Amin Laiya. Ia mengadukan empat penyelenggara pemilu dari Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tiga dari empat orang tersebut