Jakarta, DKPP – Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengikuti Rapat Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Selasa (18/10/2022). Rapat yang dipimpin oleh Menkominfo, Johnny G. Plate ini diadakan untuk membahas diseminasi informasi konten dan penindakannya selama tahapan Pemilu 2024. Rapat ini juga membahas penerapan dan implementasi Peraturan Menkominfo Nomor 5
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi memberikan masukan terhadap rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam uji publik yang dilaksanakan secara daring, pada Senin (17/10/22). Rancangan PKPU tersebut membahas tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). “DKPP mendukung rancangan PKPU tentang Pencalonan Perseorangan
Surakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Sebelas Maret (UNS) menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperkuat demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia, Jumat (14/10/2022). Perjanjian ini ditanda tangani oleh Sekretaris DKPP, Yudia Ramli dan Wakil Rektor UNS bidang Perencanaan, Kerjasama, Bisnis dan Informasi, Prof. Dr. rer. nat. Sajidan, M.Si, di Gedung Rektorat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) rencananya akan melaksanakan sidang pemeriksaan dugaan kode etik penyelenggara pemilu di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Hal itu disampaikan Ketua DKPP, Heddy Lugito, usai melakukan audiensi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Selasa (11/10/2022). “Ini
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengikuti rapat pengharmonisasian Rancangan Peraturan KPU (PKPU) yang diadakan secara daring, Jumat (7/10/2022) siang. Rancangan PKPU yang diharmonisasikan dalam rapat yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham ini adalah terkait Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Rancangan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 30-PKE-DKPP/IX/2022 di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta, pada Senin (3/10/2022). Perkara ini diadukan Junaidi S yang memberi kuasa kepada Riki Yuniagara dan Ary Ilham Mullah. Juniadi mengadukan Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, yaitu Surya Diansyah.
Jakarta, DKPP – Jajaran KPU dan Bawaslu dinilai harus satu frekuensi yang sama terhadap putusan DKPP. Putusan DKPP merupakan kehormatan dari DKPP sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilu. Demikian disampaikan oleh Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, ketika menjadi narasumber dalam kegiatan Orientasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Provinsi di Jakarta, Kamis (22/9/2022). “KPU dan Bawaslu harus memiliki
Jakarta, DKPP – Sebagai warga negara yang sudah memenuhi syarat administratif sebagai pemilih, mahasiswa diharapkan memiliki peran yang lebih dari sekedar pemilih dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Bali
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI), Ratna Dewi Pettalolo, mengingatkan pada kaum perempuan, politik uang adalah bahaya besar dan bagian yang merusak proses pemilu, menurutnya ini adalah tanggung jawab bersama. “Politik uang ini menjadi tantangan terbesar bagi kita (perempuan) dalam menghadapi pemilu serentak 2024,” ungkap Dewi dalam kegiatan Sosialisasi
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito mengimbau agar Bawaslu menambah proses pengawasan pada tahapan-tahapan yang belum diawasi sebelumnya. Heddy menyarankan pengawasan yang dilakukan Bawaslu tak berhenti sampai penetapan pemenang pemilu saja, melainkan juga tahapan pasca penetapan yang tentu masih berkaitan dengan proses pemilu. “Misalnya tahapan penggantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR,