Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 137-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor KPU Sumatera Utara, Kota Medan, pada Selasa (3/9/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Muhammad Usman, Ermawati, dan Ananda Ratu Tia. Para Pengadu mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Binjai
Yogyakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito dan Sekretaris DKPP David Yama menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) “Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2024 di Wilayah Jawa” di Yogyakarta, Rabu (21/8/2024). Kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) ini diadakan untuk memperkuat sinergitas di antara stakeholder,
Jambi, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kabupaten Merangin Nurfathu Qorida dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 121-PKE-DKPP/VII/2024 dan 123-PKE-DKPP/VII/2024, Rabu (21/8/2024). Dalam sidang yang diadakan secara hybrid di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dan Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Nurfathu Qorida diadukan oleh Para Pengadu yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada empat penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam sidang pembacaan putusan sebanyak delapan perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Senin (19/8/2024). Empat penyelenggara Pemilu tersebut berstatus Teradu dalam dua perkara, yaitu perkara Nomor 77-PKE-DKPP/V/2024 dan 113-PKE-DKPP/VII/2024. Pada perkara
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak tiga perkara di Kota Jambi, Provinsi Jambi, pada 21-22 Agustus 2024. Ketiga perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 121-PKE-DKPP/VII/2024, 123-PKE-DKPP/VII/2024, dan 167-PKE-DKPP/V/2024, akan diperiksa secara terpisah pada periode 21-22 Agustus 2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap lima perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kota Jayapura. Kelima perkara tersebut, yaitu perkara Nomor 95-PKE-DKPP/V/2024, 117-PKE-DKPP/VI/2024, 138-PKE-DKPP/VII/2024, 144-PKE-DKPP/VII/2024 dan 166-PKE-DKPP/VII/2024, akan diperiksa secara terpisah di Kota Jayapura pada periode 19-23 Agustus 2024. Berikut rincian mengenai kelima perkara tersebut:
Mataram, DKPP – Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo menjadi narasumber pada kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), di Kota Mataram, Jumat (16/8/2024). Dalam kegiatan ini, Ratna Dewi menyampaikan materi terkait “Menjaga Integritas Penyelenggara Pemilu Dalam Menegakan Hukum Pemilu”. Kepada jajaran Bawaslu se-NTB yang hadir, Ratna Dewi berpesan untuk tetap menjaga integritas
Serang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) sepakat menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penguatan demokrasi dan integritas Pemilu, Selasa (6/8/2024) Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor Untirta Prof. Dr. Ir. H. Fatah Sulaiman di Gedung
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan empat Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 115-PKE-DKPP/VI/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Rabu (14/8/2024). Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Banyuasin yang diperiksa adalah Beri Pirmansyah (Ketua),
Bandung, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 120-PKE-DKPP/VII/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin (12/8/2024). Perkara ini diadukan oleh Saan Mustopa dan Mamat Rachmat yang merupakan pimpinan DPW Partai Nasional Demokrat (Nasdem), yang memberikan kuasa kepada Agus Hidayat