Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan Sekretariat DPRD Provinsi Bali di Kantor DKPP, Jakarta, Rabu (7/6/2023). Rombongan Sekretariat DPRD Provinsi Bali diterima langsung oleh Ketua DKPP Heddy Lugito bersama dua Anggota DKPP, yaitu I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi dan Muhammad Tio Aliansyah. “Terima kasih atas kunjungan Bapak ke DKPP,” kata
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengimbau semua pihak mengesampingkan wacana penundaan Pemilu yang sempat berhembus beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Heddy saat meninjau pelaksanaan verifikasi administrasi (vermin) dokumen persyarataan bakal calon (bacalon) Anggota DPR untuk Pemilu 2024 yang dilakukan KPU di Jakarta, Senin (29/5/2023). “Jadi situasi yang menyatakan
Palu, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan agar setiap penyelenggara Pemilu tidak boleh main-main dalam menegakkan hukum atau aturan dalam melaksanakan tahapan Pemilu. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber pada kegiatan fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah,
Makassar, DKPP – Penyelenggara Pemilu adalah sebuah profesi yang bertugas mewujudkan Pemilu sebagai cerminan dari demokrasi itu sendiri. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan demokratis, penyelenggara Pemilu dipandang harus memiliki kemandirian sehingga dalam membuat kebijakan tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak lain. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyerahkan wacana perubahan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU dan Komisi II DPR. Hal ini disampaikan Heddy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadirkan Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Kepulauan Aru, Imran Patikaloba, dalam sidang lanjuta pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 34-PKE-DKPP/II/2023 yang diadakan secara hibrida, Rabu (17/5/2023). Imran dihadirkan sebagai Pihak Terkait oleh DKPP dalam perkara ini. Ia menjelaskan tentang status Mustafa Darakay
Banda Aceh, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah berpesan agar badan penyelenggara tingkat ad hoc bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pesan ini disampaikannya dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang diadakan KIP Provinsi Aceh di Kota Banda Aceh, Senin (15/5/2023). “Titip
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk menghadirkan beberapa Pihak Terkait untuk memvalidasi keterangan Pengadu dan Teradu perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang teregistrasi dengan Nomor 66-PKE-DKPP/IV/2023. Beberapa Pihak Terkait yang akan dihadirkan di antaranya adalah seorang pejabat KIP Kabupaten Aceh Tenggara. Ketua Majelis memutuskan untuk menunda sidang
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 66-PKE-DKPP/IV/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, pada Senin (15/5/2023) pukul 10.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Anggota Panwaslih Kabupaten Aceh Tenggara, Surya Diansyah yang mengadukan Ketua dan empat Anggota
Banda Aceh, DKPP – Sejumlah Staf KIP Kabupaten Aceh Tenggara mengungkapkan bahwa Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Aceh Tenggara telah meloloskan Panitia Pemilihan Suara (PPS) se-Kabupaten Aceh Tenggara tanpa mempertimbangkan nilai hasil tes wawancara. Hal ini disampaikan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 46-PKE-DKPP/III/2023 di Kantor Panwaslih Provinsi