Surabaya, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad berharap agar insan pers tidak hanya memberitakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dari permukaan saja. “Kalau cuma mengutip jadwal sidang, jadwal putusan, itu bisa dilihat di website DKPP,” katanya kepada awak media dalam kegiatan Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu dengan Media (Ngetren Media) di Kota
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 99-PKE-DKPP/X/2020 pada Kamis (22/10/2020). Perkara ini diadukan oleh Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur, Novli Bernado Thyssen. Ia mengadukan sembilan penyelenggara pemilu, yang terdiri dari empat orang dari KPU Kota Surabaya dan lima
RILIS DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 99-PKE-DKPP/X/2020 pada Kamis (22/10/2020). Pengadu dalam perkara ini adalah Novli Bernado Thyssen, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jawa Timur. Dia mengadukan sembilan penyelenggara pemilu, yang terdiri dari empat orang dari KPU
Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 97-PKE-DKPP/IX/2020 di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Manokwari, Selasa (20/10/2020) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh tiga pengurus partai politik Kabupaten Fakfak, yaitu Natalis Fatubun (Wakil Ketua DPD PAN Fakfak), Abdul Rahman (Ketua DPC
Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa sebelas penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk nomor 103-PKE-DKPP/X/2020 di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Manokwari, Senin (19/10/2020) pukul 15.30 WIT. Sebelas penyelenggara pemilu ini diadukan oleh dua Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, yaitu David
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 108-PKE-DKPP/X/2020 secara tertutup di Kantor KPU Provinsi Papua Barat pada Rabu (21/10/2020) pukul 13.00 WIT. Perkara ini diadukan Esau Ayok yang mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Pegunungan Arfak, Elihut Towansiba sebagai Teradu. Teradu didalilkan dalam
Manokwari, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dr. Alfitra Salamm berpesan agar seluruh penyelenggara pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada serentak Tahun 2020. Pesan ini dilontarkannya saat memimpin Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kode Etik di Kantor KPU Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Minggu (18/10/2020).
RILIS DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 8 Perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat pada Rabu (14/10/2020) pukul 09.00 WIB. Sekretaris DKPP Bernad Dermawan Sutrisno menuturkan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di ruang
RILIS DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 95-PKE-DKPP/IX/2020 yang akan digelar pada Jumat (9/10/2020) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Sukirman. Ia mengadukan Imam Nurhakim, Joko Prabowo, Setiawati, Misrad, dan Teguh Irawanto selaku Ketua dan Anggota Bawaslu
RILIS DKPP Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 98-PKE-DKPP/IX/2020 pada Jumat (9/10/2020) pukul 08.30 WITA. DKPP akan memeriksa Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, Anwar Laga. Dia diadukan oleh Serni Pindan selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Tana Toraja. Pokok aduan terkait