Pontianak, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 142-PKE-DKPP/IV/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kamis (11/7/2019). Teradu dalam perkara ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kayong Utara, yaitu Khosen, Kosasih, dan Dahlia. Selain itu juga terdapat Staf Bawaslu Kabupaten Kayong Utara, Amrullah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyelenggarakan sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Rabu (10/7/2019). Terdapat 16 perkara yang dibacakan putusannya dalam sidang ini. 16 perkara yang dibacakan putusannya ini melibatkan 67 Teradu, di antaranya adalah Ketua dan Anggota KPU RI; Ketua KPU Provinsi Papua;
Pontianak, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) persiapan sidang kode etik penyelenggara Pemilu di Kota Pontianak, Rabu (10/7/2019) Malam. Rakor ini dibuka oleh Prof. Teguh Prasetyo, didampingi oleh Ahmad Thohir Tenaga Ahli DKPP. Rakor dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, KPU Provinsi Kalimantan Barat, TPD Tomas, Polda Kalimantan Barat
Kendari, DKPP – Pilkada serentak 2020 dinilai memiliki tantangan dan gejolak yang lebih besar dibandingkan Pilpres 2019. Karenanya, para penyelenggara Pemilu dinilai harus menyiapkan diri agar pelaksanaan Pilkada serentak 2020 minim kecurangan. Hal ini disampaikan Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm kepada jajaran KPU dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis)
Gorontalo, DKPP – Ketua DKPP, Dr. Harjono menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) ke-4 di Kota Gorontalo, Sabtu (6/7/2019). Dalam kegiatan yang bertemakan “Pengisian Jabatan Kabinet Dalam Penguatan Sistem Presidensiil” ini, Harjono mamaparkan tentang sejarah lahirnya sistem presidensiil. Menurutnya, sebuah konstitusi negara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk Nomor Perkara 126-PKE-DKPP/VI/2019 di Ruang Sidang DKPP, lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin (1/7/2019). Sidang dengan agenda mendengarkan pokok aduan Pengadu dan jawaban Teradu ini diadukan oleh Wiwin Winingsih yang mengkuasakan kepada Afif Farisi. Ia mengadukan
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan semua anggota KPU Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Sumsel, Kota Palembang, Jumat (28/6/2019) siang. Ketua dan semua anggota KPU Kabupaten Musi Rawas menjadi Teradu dalam Nomor Perkara 122-PKE-DKPP/VI/2019 yang
Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu untuk Nomor Perkara 116-PKE-DKPP/VI/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Kota Palembang, Jumat (28/6/2019). Sidang ini diagendakan untuk memeriksa 12 penyelenggara Pemilu yang berasal dari Sumatera Selatan, yaitu masing-masing lima penyelenggara Pemilu dari KPU Provinsi Sumatera
Ternate, DKPP — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode etik atas perkara nomor 106-PKE-DKPP/VI/2019 dengan tujuh penyelenggara Pemilu asal Provinsi Maluku Utara sebagai Teradu. Tujuh Teradu tersebut berasal dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Tengah, KPU Kabupaten Halmahera Tengah dan KPU Provinsi Maluku Utara. Dari KPU Kabupaten Halmahera Tengah yaitu Ketua Abubakar Ibrahim serta
Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Teknis (Rakornis) Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 106-PKE-DKPP/V/2019 di Grand Dafam Bela, Ternate, Maluku Utara, Kamis (27/6/2019) malam. Teradu dalam perkara ini adalah tujuh orang yang berasal dari KPU Kabupaten Halmahera Tengah, KPU Provinsi Maluku Utara dan Bawaslu Kabupaten Halmahera