Jambi, DKPP- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyelenggarakan Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, Kota Jambi, pada Rabu (11/3/2020) malam. Rapat ini dipimpin oleh Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo yang didampingi oleh Kasubbag Penerimaan DKPP, Sholeh, dan Tenaga Ahli DKPP, Unu Herlambang. Sedangkan peserta kegiatan ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan putusan terhadap sembilan perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Center (TLC), Jakarta, Rabu (11/3/2020) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP mengeluarkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada seorang penyelenggara pemilu, yaitu Anggota KPU Kabupaten Konawe Utara,
Surabaya, DKPP – Situasi berbeda terjadi dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 17-PKE-DKPP/II/2020 yang diadakan di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Sabtu (7/3/2020) sore. Majelis sidang yang dalam sidang cenderung menghujani pertanyaan kepada para Teradu, justru mengarahkan banyak pertanyaan kepada Pengadu dan Pihak Terkait. Hal ini disebabkan oleh dibantahnya
Jember, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm menjadi narasumber dalam Seminar Nasional dengan tema “Penguatan Etik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2020” pada Sabtu (7/3/2020) yang diselenggarakan di Ruang Pertemuan Gedung A Universitas Muhammadiyah Jember, Kabupaten Jember. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember bekerja
Surabaya, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Rapat Persiapan Sidang dan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Sabtu 6 Maret 2020, Pukul 20.00 WIB. Kegiatan yang dipimpin oleh Anggota DKPP, Prof. Teguh Prasetyo ini diadakan sebagai forum koordinasi untuk mempersiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP perkara nomor
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 15-PKE-DKPP/II/2020, di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Jumat (06/3/2020), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Sunarto. Dia mengadukan Ketua dan Anggota serta Korsek Bawaslu Kabupaten Sragen yakni Dwi Budhi Prasetya,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 17-PKE-DKPP/II/2020 di Kota Surabaya, Sabtu (7/3/2020). Perkara dengan registrasi pengaduan 17-P/L-DKPP/I/2020 ini diadukan oleh salah seorang peserta seleksi Panwascam Pilkada 2020, Robert Simangungsong. Ia mengadukan tujuh penyelenggara pemilu yang lima di antaranya adalah
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pembacaan putusan terhadap 10 perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Center (TLC) Jakarta, Rabu (4/3/2020) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP mengeluarkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada empat penyelenggara Pemilu yang dinilai terbukti melakukan pelanggaran KEPP
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu di Ruang Rapat Pleno DKPP, lantai 5, Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020) pukul 12.30 WIB. Rombongan DPRD Provinsi Bengkulu dipimpin Ketua Komisi III, Sumardi diterima langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DKPP, Prof. Muhammad dan
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 11 penyelenggara pemilu Sumatera Utara (Sumut) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 21-PKE-DKPP/II/2020 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan. Senin (24/2/2020). 11 penyelenggara pemilu tersebut berstatus sebagai Teradu dalam perkara 21-PKE-DKPP/II/2020. Tujuh di antaranya adalah Ketua