Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan kerja dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya di Kantor DKPP, Jakarta, Selasa (23/11/2021). Dalam pertemuan ini, perwakilan FISIP UIN Sunan Ampel Surabaya diterima oleh Sekretaris DKPP, Yudia Ramli yang didampingi oleh jajaran Sekretariat DKPP. Sementara, FISIP UIN
Belitung, DKPP – Proses rekrutmen penyelenggara pemilu diharapkan menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kelemahan dari proses sebelumnya. Dengan demikian, proses rekrutmen dapat menghasilkan penyelenggara yang berkualitas dan dapat meminimalisir pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Demikian disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm saat menjadi narasumber dalam kegiatan “Pembinaan Sumber Daya
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap enam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, pada Rabu (17/11/2021) pukul 09.30 WIB. DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap dan Pemberhentian Sementara masing-masing kepada dua Anggota Bawaslu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 170-PKE-DKPP/IX/2021 pada Kamis (18/11/2021) pukul 09.30 WIB. Sidang ini diagendakan untuk memeriksa tiga penyelenggara pemilu Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yaitu Murniati Dachi (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Nias Selatan), Karlina Dachi (Staf Non
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap enam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/11/2021) pukul 09.30 WIB. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa
Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Alfitra Salamm menghadiri pembukaan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Tingkat Lanjut Gelombang I yang diselenggarakan Bawaslu RI di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (7/11/2021) malam. Dalam sambutannya, Alfitra mengapresiasi Bawaslu yang menjaring kelompok muda melalui kegiatan SKPP sebagai upaya untuk menciptakan pengawas partisipatif dalam
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksa dua Anggota Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, yaitu Nemi Kobogou dan Yohakim Migao, dalam sidang pemeriksaan virtual dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 164-PKE-DKPP/IX/2021 yang dilaksanakan secara virtual pada Kamis (4/11/2021). Sidang ini diagendakan untuk mendengarkan keterangan dari Yohakim Migao (Teradu II)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Jeneponto, Ekawaty Dewi, yang menjadi Teradu dalam perkara nomor 168-PKE-DKPP/X/2021. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang digelar di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/11/2021). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Ekawaty Dewi selaku Anggota KPU Kabupaten Jeneponto terhitung sejak
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota KPU Kabupaten Garut, Hilwan Panaqi, dalam sidang pembacaan putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (3/11/2021). “Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Hilwan Panaqi selaku Anggota KPU Kabupaten Garut terhitung sejak putusan ini dibacakan,”
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 171/PKE-DKPP/X/2021, Jumat (29/10/2021) pukul 08.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Yohanes Wanaha melalui kuasanya Hugo Alvian Imbiri. Pengadu melaporkan Ketua dan Anggota KPU Kab. Nabire, yakni Jhoni Kambu, Wilhemus Degey, Nelius Agapa, Daniel Denny