Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 98-PKE-DKPP/V/2024 di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, pada Senin (27/5/2024) pukul 11.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Yusuf Buka memberikan kuasa kepada Dian Farizka, Moin Tualeka, Wahyudi, dan kawan-kawan. Yusuf mengadukan Ketua
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (22/5/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh perempuan berinisial CAT, yang memberikan kuasa Aristo Pangaribuan, Uli Pangaribuan, Abdul Toni, dkk. Pengadu mengadukan Ketua KPU RI
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 45-PKE-DKPP/III/2024 di Kantor Ruang Sidang Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Senin (7/5/2024). Perkara ini diadukan oleh Rendra Alam Lamuse yang mengadukan Ketua KPU Kabupaten Konawe Selatan Muh Yunan (Teradu I) serta Kasubbag Perencanaan
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor KPU Sumatera Utara (Sumut), Kota Medan, Jumat (17/5/2024). Perkara ini diadukan oleh Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Provinsi Sumut Ifrizal, ia mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi Lindawati Simanjuntak. Teradu yang berstatus sebagai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan KPU agar dalam menetapkan aturan harus juga membuat pedoman pelaksanaan yg mudah dipahami oleh jajaran di bawahnya sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih dan pencalonan dalam penyelenggaraan Pilkada. Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 35-PKE-DKPP/II/2024 di Kantor KPU Sumatera Utara, Kota Medan, pada Jumat (17/5/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ifrizal, ia mengadukan Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi Lindawati. Teradu yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 56-PKE-DKPP/IV/2024 di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, pada Senin (13/5/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Muhamad Abdullah (Caleg DPRD Partai Nasdem) memberikan kuasa kepada M. Imam Nasef, Ervan Susilo Adi
Tarakan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menolak pencabutan aduan untuk perkara Nomor 41-PKE-DKPP/III/2024 dalam siding pemeriksaan yang diadakan di Kantor Bawaslu Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu (8/5/2024). Pengadu perkara ini Angga Busra Lesmana yang memberikan kuasa kepada Hasbullah mencabut aduannya dalam sidang ini. “Karena menganggap para Teradu sudah demisioner sehingga aduan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 41-PKE-DKPP/III/2024 di Kantor Bawaslu Kota Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (8/5/2024) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Angga Busra Lesmana. Ia mengadukan Ketua KPU Kota Tarakan Nasruddin serta empat Anggota
Padang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 49-PKE-DKPP/III/2024 di Kantor Ruang Sidang Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kota Padang, Senin (6/5/2024). Perkara ini diadukan oleh Muhammad Yusra yang mengadukan Ketua KPU Kabupaten Sijunjung Dori Kurniadi. Muhammad Yursa mendalilkan Dori Kurniadi telah