Dr. Harjono: Penyelenggara Pemilu, Jagalah Kepercayaan Masyarakat!

Surabaya, DKPP – Penyelenggara Pemilu harus menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Demikian pesan Ketua DKPP, Dr. Harjono dalam acara Konsolidasi Regional Peningkatan Partisipasi Masyarakat Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 di Surabaya, Jumat (27/9/2019) malam. “Pesan saya, jagalah kepercayaan masyarakat kepada anda. (Mempraktekan) asas terbuka, akuntabel dan transparan adalah cara-cara untuk mempertahankan kepercayaan (masyarakat),” kata

DKPP Periksa Enam Penyelenggara Pemilu NTT

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa enam penyelenggara Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 261-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 270-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Jumat (27/9/2019). Enam penyelenggara tersebut terdiri dari lima komisioner KPU Provinsi NTT dan seorang Anggota KPU Kabupaten Ngada. Lima komisioner KPU Provinsi

DKPP Terima 475 Aduan Terkait Pemilu 2019

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memaparkan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di komplek parlemen, Jakarta, Kamis (26/9/2019). DKPP hadir diwakili oleh Anggota DKPP Prof. Muhammad, yang didampingi Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno serta Kepala Bagian (Kabag) Hukum, Kerjasama, dan Kepegawaian,

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU RI Terkait Seleksi KPU Provinsi Maluku

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 277-PKE-DKPP/VIII/2019 di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta, Rabu (25/9/2019). Perkara ini diadukan oleh Zahrudin Latuconsina, yang memberikan kuasa kepada empat orang, yaitu Hery Firmansyah, Resa Hendrawan Samir, Sandy K. Singarimbun dan

DKPP Rehabilitasi Ketua KPU dan Bawaslu RI Terkait Mundurnya Bupati Mandailing Natal

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Ketua KPU, Arief Budiman dan Ketua Bawaslu RI, Abhan, dalam sidang pembacaan putusan perkara pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu pada Rabu (25/9/2019). Keduanya berstatus sebagai Teradu dalam perkara 100-PKE-DKPP/V/2019. Dalam sidang ini, DKPP menolak pengaduan yang diajukan Pengadu serta menyatakan Arief Budiman dan Abhan

DKPP REHABILITASI 27 PENYELENGGARA PEMILU

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan delapan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (25/9/2019). Sidang ini menyertakan 33 penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu dalam delapan perkara yang dibacakan, mulai

DKPP Periksa KPU dan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu untuk nomor perkara 259-PKE-DKPP/VIII/2019, Selasa (24/9/2019). Pengadu dalam sidang yang digelar melalui sambungan video ini adalah Arfan, Anggota DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. Sebanyak delapan penyelenggara pemilu diadukan Pengadu dalam perkara tersebut. Pada Teradu adalah Ketua dan Anggota KPU, yakni Suryadi Rahmat,

RABU 25 SEPTEMBER 2019, DKPP AKAN BACAKAN DELAPAN PUTUSAN

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan delapan Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (25/9/2019). Sidang ini menyertakan 43 penyelenggara Pemilu yang menjadi Teradu dalam delapan perkara yang dibacakan,

DKPP Periksa Ketua dan Anggota Bawaslu Palopo

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 266-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Selasa (24/9/2019). Perkara ini diadukan oleh Anggota DPRD Kota Palopo, Oktovianus R. Ia mengadukan Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kota Palopo, yaitu Asbudi Dwi Saputra, Sitti Aisyah dan Ahmad Ali. Ketiganya diadukan Oktovianus