Terbukti Manipulasi DB-1, Anggota KPU Waropen Diberhentikan Tetap

Jakarta, DKPP – Terbukti lalai sehingga terjadi manipulasi data hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten dalam formulir DB-1 di sejumlah daerah pemilihan (dapil), Anggota KPU Kabupaten Waropen Maikhel F. Maay mendapatkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Majelis DKPP yang dipimpin oleh Plt. Ketua DKPP, Prof Muhammad membacakan putusan perkara nomor 301-PKE-DKPP/IX/2019

Kurangi Suara Parpol, Ketua KPU Yahukimo Diberhentikan Tetap

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Yahukimo, Didimus Busup, dalam perkara nomor 285-PKE-DKPP/IX/2019. Putusan itu dibacakan Plt. Ketua DKPP, Prof. Muhammad di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020) pukul 13.30 WIB. Didimus selaku Teradu I terbukti mengetahui,

DKPP Berhentikan Tetap Lima Penyelenggara Pemilu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 12 Perkara di ruang sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (5/2/2020) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada lima penyelenggara Pemilu. Lima penyelenggara Pemilu

Majelis DKPP: Pilih Jadi PNS atau Anggota KPU Nabire

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhatian Sementara terhadap Anggota KPU Kabupaten Nabire, Daniel Denny Martin, dalam perkara nomor 233-PKE-DKPP/VIII/2019. Putusan tersebut dibacakan Pimpinan Majelis sekaligus Ketua DKPP, Prof. Muhammad dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2020)

Terbukti Meminta Uang, DKPP Berhentikan Tetap Ketua dan Anggota KIP Nagan Raya

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan Ketua dan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Nagan Raya, Idris serta Ahmad Husaini karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagai penyelenggara pemilu. Putusan pemberhentian tetap dengan nomor perkara 284-PKE-DKPP/IX/2019 dibacakan Ketua Majelis sekaligus Plt Ketua DKPP, Prof. Muhammad di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan

KAMIS 6 FEBRUARI 2019, DKPP PERIKSA KETUA DAN ANGGOTA KPU SULAWESI SELATAN

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang perdana pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) dan nomor perkara 06-PKE-DKPP/I/2020 di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH. Thamrin No.14, Jakarta Pusat, pada Kamis (6/2/2020) pukul 13.30 WIB. Perkara ini diadukan Misriani Ilyas yang memberikan kuasa kepada Muh. Salman Darwis dan

RABU 5 FEBRUARI 2020, DKPP AKAN BACAKAN 12 PUTUSAN

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan Putusan terhadap 12 Perkara di ruang sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (05/02/2020) pukul 13.30 WIB. Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno menuturkan semua perkara yang akan diputus merupakan perkara yang

Kamis, 6 Februari 2020, DKPP Akan Melaksanakan Sidang Pemeriksaan Terhadap Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tanah Bumbu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 04-PKE-DKPP/I/2020 di Kota Banjarmasin, Kamis (06/02/2020) pukul 09.00 WITA, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan. Perkara tersebut diadukan oleh seorang pegawai swasta, Samsani. Ia mengadukan Makhruri (ketua), Faisal Riza, Hasmiya Ningsih, Daswoto, dan

Plt Ketua Jamin Berperkara di DKPP Bebas Pungutan

Jakarta, DKPP – Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menegaskan kepada seluruh pihak yang berperkara di DKPP sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis. Penegasan itu disampaikan Prof. Muhammad sebelum menutup sidang dengan agenda pembacaan putusan 15 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Ruang Sidang DKPP, Jalan MH. Thamrin, Jakarta

Dissenting Opinion Warnai Sidang Pembacaan Putusan DKPP

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Dr. Ida Budhiati memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap dua perkara yang putusannya dibacakan DKPP pada Rabu (29/1/2020). Dalam sidang yang dimulai pada pukul 13.30 WIB ini, Ida memberikan dissenting opinion untuk putusan perkara 303-PKE-DKPP/IX/2019 dan 304-PKE-DKPP/IX/2019. Perkara pertama nomor 303-PKE-DKPP/IX/2019 dengan Teradu Ketua dan Anggota