Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara Nomor 236-PKE-DKPP/VIII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kamis (28/11/2019), pukul 16.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Puncak, Hengky M. Tinal. Ia mengadukan semua komisioner dan dua staf KPU Kabupaten Puncak.
Jakarta, DKPP – Sekretaris Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menghadiri Rapat Kerja yang diselenggarakan Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (28/11/2019). Rapat Kerja ini diadakan guna membahas Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Periode 2020-2024. Dalam forum ini, Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan putusan terhadap sembilan (9) perkara di ruang sidang DKPP, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (27/11/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi berupa Peringatan kepada dua penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut dijatuhkan kepada
Banda Aceh, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KIP Kabupaten Aceh Tengah, Mukhlis, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk Perkara nomor 318-PKE-DKPP/X/2019 yang diadakan di Ruang Sidang Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh, Selasa (26/11/2019). Mukhlis diadukan oleh Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Erwinsyah.
Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Ida Budhiati menanyakan alasan anggota DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), Hendri Makaluasc, yang mencabut perkara dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (13/11/2019). Ida menanyai Hendri Makaluasc terkait alasan pencabutan perkara yang dilakukan olehnya dalam sidang. Hendrik
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 296-PKE-DKPP/IX/2019, pada Rabu (13/11/2019). Majelis sidang terdiri dari Dr. Harjono, Prof. Teguh Prasetyo dan Dr. Ida Budhiati. Pengadu dalam perkara ini adalah Anggota DPRD Kabupaten Tolikara, Opius Obama Tabo, yang memberikan Kuasa kepada Ahmad
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menyayangkan minimnya respon dari insan kepemiluan tentang wacana Badan Peradilan Pemilu. Hal ini diungkapkannya ketika menjadi narasumber dalam “Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Pendidikan Tata Kelola Pemilu” yang diadakan oleh Bawaslu RI di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (11/10/2019). Padahal, menurut Muhammad, wacana ini sudah
Jakarta, DKPP – Jajaran Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ikut memperingati Hari Pahlawan pada Minggu, 10 November 2019. Dalam memperingati Hari Pahlawan ini, DKPP melakukan upacara bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta. Upacara ini dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin.
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si menghadiri peluncuran dan bedah buku berjudul “Keadilan Pemilu: Potret Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada” di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Buku ini ditulis oleh Ivan Mawardi dan Muhammad Jufri. Selain Prof. Muhammad, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pakar sebagai pembicara,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan 18 Putusan terhadap 18 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (6/11/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi berupa Peringatan Keras untuk 7 (tujuh) penyelenggara