Yogyakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), Senin (18/3/2019), di Yogyakarta. Anggota DKPP Alfitra Salamm berharap mahasiswa yang hadir dalam kegiatan tersebut dapat menjadi Duta DKPP. Duta DKPP itu, sambung Alfitra, sebagai perwakilan DKPP di Jogja untuk melaporkan jika ada penyelenggara pemilu yang berpotensi melanggar KEPP. “Tentang
Yogyakarta, DKPP – Selama sepuluh tahun terakhir kondisi ketahanan nasional ada pada warna kuning, artinya kurang tangguh. Hanya dua tahun terakhir yakni tahun 2017 dan 2018 kondisi ketahanan sedikit membaik, hijau tetapi masih perbatasan antara kuning dan hijau. Demikian disampaikan Wakil Rektor Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Djagal Wiseso Marseno
Yogyakarta, DKPP- Kebebasan penyelenggara pemilu sangat terbatas. Hal tersebut diungkapkan Anggota DKPP Alfitra Salamm dalam sambutannya pada kegiatan Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), di Yogyakarta, Senin (18/3/2019). Salah satu batasan itu adalah tidak diperkenankannya pertemuan empat mata antara penyelenggara Pemilu dengan Calon Legislatif (Caleg) ataupun peserta Pemilu lainnya. Alfitra juga menyebut batasan tersebut bahkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 37-PKE-DKPP/II/2019 dan 38-PKE-DKPP/II/2019 di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pada Selasa (19/3/2019). Dua perkara ini Teradunya sama, yaitu Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat, Yurlisman beserta tiga anggotanya, Yulyanto, Jefri dan Tulus Basuki.
Jakarta, DKPP – Menjaga ketertiban debat antara calon presiden dan wakil presiden merupakan salah bentuk upaya menjaga ketertiban pemilu secara keseluruhan. Seyogyanya, semua pihak diharapkan menjaga ketertiban acara debat antar kontestan dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. “Harapan saya (debat) semua berjalan lancar dan tertib,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Harjono di sela-sela acara
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) baru saja menyelesaikan kegiatan Pendidikan Etik bagi Penyelenggara Pemilu di Kota Jayapura, Papua, 13-14 Maret 2019. Kegiatan yang diikuti oleh ratusan penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten/Kota se-Papua ini pun ditutup pada Kamis (14/3/2019) malam. Dalam acara penutupan, Anggota DKPP Alfitra Salamm berharap pemahaman para peserta terhadap Kode Etik
Jayapura, DKPP – Anggota DKPP ex officio Bawaslu RI, Fritz Edward Siregar menekankan para penyelenggara pemilu untuk lebih berhati-hati dalam setiap tindakan atau kegiatannya masing-masing. Sebab, kata dia, salah sedikit saja mungkin dapat menimbulkan potensi pelanggaran kode etik. Fritz pun bertanya, apakah ada tindakan dari penyelenggara Pemilu, baik KPU atau Bawaslu, yang tidak bisa diadukan
Papua, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ida Budhiati berpesan kepada seluruh penyelenggara pemilu untuk berpedoman terhadap Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Pasalnya, penyelenggara pemilu kerap menjadi sasaran ketidakpuasan para peserta pemilu. Ida menjelaskan, hingga Maret 2019, data pengaduan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang diterima DKPP mencapai 3.284 perkara. “Jumlah pengaduan tersebut
Jayapura, DKPP – Minimnya honor yang diterima oleh penyelenggara pemilu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal ini disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelanggara (DKPP), Dr. Alfitra Salamm kepada puluhan penyelenggara Pemilu se Provinsi Papua di Kota Jayapura, Kamis (14/3/2019). Pesan ini diungkapkan Alfitra saat menjadi pembicara dalam acara Pendidikan Etik
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) takkan mengampuni jenis pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang berkaitan dengan integritas, moral atau keberpihakan. Demikian ditegaskan Anggota DKPP, Muhammad saat mengisi materi dalam Kegiatan Pendidikan Kode Etik yang diselenggarakan di Kota Jayapura, Kamis (14/3/2019). Menurut Muhammad, jika terdapat aduan soal pelanggaran integritas atau penyelenggara pemilu