Prof. Muhammad Ingin Insan Pemilu Dorong Badan Peradilan Pemilu

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof. Muhammad menyayangkan minimnya respon dari insan kepemiluan tentang wacana Badan Peradilan Pemilu. Hal ini diungkapkannya ketika menjadi narasumber dalam “Forum Group Discussion (FGD) Penguatan Pendidikan Tata Kelola Pemilu” yang diadakan oleh Bawaslu RI di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (11/10/2019). Padahal, menurut Muhammad, wacana ini sudah

Jajaran Sekretariat DKPP Ikuti Upacara Peringatan Hari Pahlawan di Kemendagri

Jakarta, DKPP – Jajaran Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) ikut memperingati Hari Pahlawan pada Minggu, 10 November 2019. Dalam memperingati Hari Pahlawan ini, DKPP melakukan upacara bersama jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara No 7, Jakarta. Upacara ini dipimpin oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin.

Prof. Muhammad Hadiri Peluncuran Buku “Keadilan Pemilu: Potret Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada”

Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si menghadiri peluncuran dan bedah buku berjudul “Keadilan Pemilu: Potret Penegakan Hukum Pemilu dan Pilkada” di Hotel Acacia, Jakarta, Kamis (7/11/2019). Buku ini ditulis oleh Ivan Mawardi dan Muhammad Jufri. Selain Prof. Muhammad, acara ini juga dihadiri oleh sejumlah pakar sebagai pembicara,

DKPP BERIKAN PERINGATAN KERAS UNTUK TUJUH PENYELENGGARA PEMILU

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan 18 Putusan terhadap 18 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (6/11/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi berupa Peringatan Keras untuk 7 (tujuh) penyelenggara

DKPP Berhentikan Junaidi dari Jabatan Kordiv Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Prov. Sumatera Selatan

Jakarta, DKPP – Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Rabu (30/10/2019) pukul 13.30 WIB di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, DKPP memberikan sanksi kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan untuk Perkara Nomor 228 & 229-PKE-DKPP/VIII/2019. Sanksi tersebut terdiri atas Peringatan

DKPP Berhentikan Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel Dari Jabatan Kordiv Hukum, Data & Informasi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 19 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi kepada sejumlah penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar kode etik

Dr. Alfitra Salamm: Pintu Masuk Penanganan Pelanggaran Pemilu Terlalu Banyak

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa lembaga yang menangani perkara pelanggaran Pemilu di Indonesia terlalu banyak. Hal ini diungkapkan Alfitra ketika menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa (29/10/2019). “Pintu masuk menangani pelanggaran ini terlalu banyak,

DKPP Kembali Periksa Bawalu Kabupaten Palopo

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 266-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Jumat (25/11/2019). Perkara ini diadukan oleh Anggota DPRD Kota Palopo, Oktovianus R. Pada sidang pemeriksaan pertama, Pengadu absen dalam persidangan karena tengah menjalani perawatan kesehatan. Oktovianus mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wajo

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk Perkara Nomor 283-PKE-DKPP/IX/2019 pada Jumat (25/10/2019). Perkara ini diadukan oleh tiga orang dari Aliansi Mahasiswa Indonesia, yaitu Herianto Ardi, Syamsuardi dan Baharuddin Dg Pawawo. Ketiganya memberikan kuasa kepada Muh. Imam Taufiq Rusdin. Mereka mengadukan Ketua dan Anggota