Pekanbaru, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 57-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, Rabu (14/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Suryadi, yang memberikan kuasa kepada Muhammad Salim dan Zulkifli. Pihak pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Zubaidah, beserta empat
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, pada 14-15 Mei 2025. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 57-PKE-DKPP/I/2025 dan 286-PKE-DKPP/XI/2024. Berikut rincian terkait dua perkara tersebut. 1. Perkara Nomor 57-PKE-DKPP/I/2025 Sidang pemeriksaan perkara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa 12 penyelenggara pemilu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 121-PKE-DKPP/IV/2025 di ruang sidang DKPP, Jakarta, Jumat (9/5/2025). Tujuh di antaranya adalah Ketua dan Anggota KPU RI, yaitu Mochammad Afifuddin (Ketua) dan Anggota KPU RI yaitu, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan bahwa putusan DKPP yang telah memberhentikan penyelenggara pemilu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) bersifat final dan mengikat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 458 (Ayat) 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga tidak ada mekanisme atau upaya hukum lainnya yang bisa membatalkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada tiga penyelenggara pemilu dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (5/5/2025). “Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu I, Radikal Mokodompit selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, teradu II Neila Montolalu, dan
Ternate, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Pulau Taliabu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Rabu (30/4/2025). Lima dari delapan penyelenggara pemilu tersebut adalah Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu Rometi Haruna (Ketua), Husen
Tidore Kepulauan – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Evaluasi Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi serta Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkup KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Maluku Utara di Sofifi, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Selasa (30/4/2025). Dalam kegiatan yang
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan dua sanksi sekaligus kepada Ketua KPU Kabupaten Kaur, Muklis Ariyanto, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (28/4/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan Ketua kepada teradu I, Muklis Ariyanto, selaku Ketua merangkap Anggota KPU
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa delapan penyelenggara pemilu Kabupaten Pulau Taliabu dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate, Rabu (30/4/2025), pukul 09.00 WIT. Lima dari delapan penyelenggara pemilu tersebut adalah Ketua dan empat Anggota KPU Kabupaten Pulau Taliabu, yaitu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar dua sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 282-PKE-DKPP/XI/2024, 304-PKE-DKPP/XII/2024, dan 20-PKE-DKPP/I/2025 yang akan digelar secara terpisah pada 30 April dan 2 Mei 2025 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh. Rinciannya sebagai berikut: Perkara Nomor 282-PKE-DKPP/XI/2024