DKPP Berhentikan Anggota Bawaslu Provinsi Sumsel Dari Jabatan Kordiv Hukum, Data & Informasi

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap 19 Perkara di Ruang Sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (30/10/2019) pukul 13.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP memberikan sanksi kepada sejumlah penyelenggara Pemilu karena terbukti melanggar kode etik

Dr. Alfitra Salamm: Pintu Masuk Penanganan Pelanggaran Pemilu Terlalu Banyak

Jakarta, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm mengungkapkan bahwa lembaga yang menangani perkara pelanggaran Pemilu di Indonesia terlalu banyak. Hal ini diungkapkan Alfitra ketika menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) yang diadakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional di Hotel Ciputra, Jakarta, Selasa (29/10/2019). “Pintu masuk menangani pelanggaran ini terlalu banyak,

DKPP Kembali Periksa Bawalu Kabupaten Palopo

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk perkara nomor 266-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Jumat (25/11/2019). Perkara ini diadukan oleh Anggota DPRD Kota Palopo, Oktovianus R. Pada sidang pemeriksaan pertama, Pengadu absen dalam persidangan karena tengah menjalani perawatan kesehatan. Oktovianus mengadukan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota

DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wajo

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk Perkara Nomor 283-PKE-DKPP/IX/2019 pada Jumat (25/10/2019). Perkara ini diadukan oleh tiga orang dari Aliansi Mahasiswa Indonesia, yaitu Herianto Ardi, Syamsuardi dan Baharuddin Dg Pawawo. Ketiganya memberikan kuasa kepada Muh. Imam Taufiq Rusdin. Mereka mengadukan Ketua dan Anggota

Delapan Penyelenggara Pemilu Kota Bukittinggi Diperiksa DKPP Karena Konflik Parpol

Jakarta, DKPP – Delapan penyelenggara Pemilu Kota Bukittinggi diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu Nomor Perkara 294-PKE-DKPP/IX/2019 pada Kamis (24/10/2019). Delapan penyelenggara Pemilu itu merupakan Teradu dalam nomor perkara 294-PKE-DKPP/IX/2019, yakni lima penyelenggara KPU Kota Bukittinggi dan tiga penyelenggara dari Bawaslu Kota Bukittinggi. Lima Teradu KPU

DKPP Periksa Anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa delapan orang penyelenggara Pemilu yang berasal dari KPU dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Barat dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk Nomor Perkara 275-PKE-DKPP/VIII/2019 pada Kamis (24/10/2019). Delapan penyelenggara Pemilu itu terdiri dari lima penyelenggara KPU Kabupaten Halmahera Barat dan tiga penyelenggara asal Bawaslu

DKPP Periksa Tujuh Penyelenggara Pemilu Kota Batam

Tanjung Pinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa tujuh penyelenggara Pemilu Kota Batam dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu di Kantor Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Tanjung Pinang, Senin (21/10/2019). Ketujuh penyelenggara Pemilu yang terdiri dari dua orang dari Bawaslu Kota Batam dan lima orang dari KPU Kota Batam ini

DKPP Periksa Belasan Penyelenggara Pemilu Provinsi Papua Barat Untuk Dua Perkara

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa belasan penyelenggara Pemilu dalam waktu yang bersamaan pada Senin (21/10/2019). Pemeriksaan ini dilakukan dalam sidang pemeriksaan dugan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk dua nomor perkara, yaitu 278-PKE-DKPP/VIII/2019 dan 279-PKE-DKPP/VIII/2019. Perkara 278-PKE-DKPP/VIII/2019 diadukan oleh Jhoni Dimara dan Edhita Helena Warikar, yang memberikan kuasa kepada Saleh, dkk.