Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada dua penyelenggara pemilu di awal 2020 ini karena terbukti melanggar kode etik. Kedua penyelenggara pemilu tersebut adalah Wahyu Setiawan (Anggota KPU RI) dan Edi Suhendri (Ketua KPU Kota Subulussalam). Wahyu Setiawan diberhentikan DKPP pada Kamis (16/1/2020) dengan nomor putusan 01-PKE-DKPP/I/2020 atas perkara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kedua pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk dua perkara di Kota Jayapura, Kamis (23/01/2020) dan Jumat (24/01/2020). Pada Kamis (23/01/2020) pukul 13.00 WIT, perkara yang akan disidangkan adalah perkara nomor 308-PKE-DKPP/IX/2019. Perkara tersebut diadukan oleh Anggota KPU Kabupaten Memberamo Raya, Hasan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara Pemilu dengan agenda Pembacaan 12 Putusan terhadap 12 Perkara di ruang sidang DKPP, lantai 5, Jalan MH Thamrin No. 14, Jakarta Pusat pada Rabu (22/01/2020) pukul 13.30 WIB. Menurut Sekretaris DKPP Bernad D Sutrisno, semua perkara yang akan diputus merupakan perkara-perkara
Bandar Lampung, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kembali memeriksan Anggota KPU Provinsi Lampung, Esti Nur Fathonah, dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu untuk perkara Nomor 329-PKE-DKPP/XII/2019 di Ruang Sidang Bawaslu Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, Senin (20/2/2020). Dalam pokok aduan, Teradu diadukan terkait dugaan terlibat dalam praktik suap pada proses
Palangkaraya, DKPP – Anggota DKPP, Dr. Alfitra Salamm, menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Potensi Sengketa Hukum dan Kode Etik/Perilaku Penyelenggara Pemilu, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020, yang diadakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah di Kahayan Ballroom Hotel Swisbell Danum, Kota Palangkaraya, pada Kamis (16/1/2020). Dalam kegiatan ini, Alfitra menyayangkan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima kunjungan sejumlah pegiat pemilu yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) di kantor DKPP, Jalan MH Thamrin No 14, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Delapan pegiat pemilu sengaja hadir ke kantor DKPP untuk membahas tentang kondisi lembaga penyelenggara pemilu yang memprihatinkan pasca ditangkapnya Anggota KPU
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Anggota DKPP, Prof. Teguh Praseto menghadiri Pengucapan Sumpah Janji dua Hakim Konstitusi, yaitu Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Suhartoyo, di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (7/1/2020). Teguh hadir mewakili DKPP yang menjadi salah satu lembaga yang diundang dalam pelantikan ini. Selain Teguh, penyelenggara Pemilu yang hadir adalah
Cirebon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 331-PKE-DKPP/XII/2019 di Kantor Bawaslu Kota Cirebon, Cirebon, Senin (23/12/2019), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Agus Amino. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Cirebon, H. Sopidi. Dalam pokok aduannya, Agus menyebut mendalilkan tiga poin
Cirebon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar rapat persiapan sidang dan sosialisasi kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Bawaslu Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Minggu (22/12/2019) malam, pukul 20.00 WIB. Forum ini diadakan untuk mempersiapkan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP untuk Perkara Nomor 331-PKE-DKPP/XII/2019 yang akan diadakan di Kantor Bawaslu Kota Cirebon, Senin (23/12/2019).
Kendari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 321-PKE-DKPP/XI/2019 di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Kota Kendari, Sabtu (21/12/2019). Pengadu pada perkara tersebut adalah Bambang Hermanto. Sedangkan Teradunya adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sultra, Rapiuddin serta Koordinator Sekretariat dan Bendahara Bawaslu