Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 13-PKE-DKPP/VI/2026 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (13/8/2026) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) bernama M. Amin J. Ramin yang juga merupakan mantan Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Bawaslu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 14-PKE-DKPP/VII/2026 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (12/8/2026), pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah seseorang berinisial ALU yang memberikan kuasa kepada Fadli Nasution, Zulfikri Lubis, Ahcmad Sandry Nasution, Sa’ban
Jakarta, DKPP − Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 12-PKE-DKPP/VII/2026 di Kantor Bawaslu Jawa Timur, Surabaya, pada Senin (3/8/2026) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Wiwit Haryono. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Kediri Nanang Qosim dan Anggota KPU Kabupaten
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menegaskan komitmennya dalam penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal ini dikatakan oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito, dalam konferensi pers yang diadakan di Ruang Sidang DKPP, Rabu (29/7/2026). Heddy menjelaskan, DKPP telah memeriksa Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, yaitu Peraturan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk satu perkara yakni nomor: 10-PKE-DKPP/VI/2026 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Rabu (29/7/2026). “Menjatuhkan sanksi peringatan keras
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 11-PKE-DKPP/VII/2026 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Selasa (21/7/2026) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Bonatua Silalahi. Ia mengadukan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, serta lima anggotanya: Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa sepuluh penyelenggara Pemilu Provinsi Papua Tengah dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 9-PKE-DKPP/VI/2026 di Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (15/7/2026). Para Teradu dalam perkara ini adalah: Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Markus Madai, beserta empat Anggotanya, yaitu Melianus J.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada tiga penyelenggara Pemilu dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Tiga penyelenggara Pemilu tersebut adalah: Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, Nolianus Kobogau, beserta dua Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya, yaitu Johan Maiseni
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 10-PKE-DKPP/VI/2026 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (29/6/2026) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh empat orang, yaitu Almas Ghaliya Putri Sjafrina, Hadar Nafis Gumay, Agus Sarwono, dan Zaki Amali. Keempat principal tersebut memberikan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara Pemilu, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Johannis P.M. Mayambouw dan Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sunarko, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Johannis P.M. Mayambouw dan Sunarko