Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 11-PKE-DKPP/VII/2026 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Selasa (21/7/2026) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Bonatua Silalahi. Ia mengadukan Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, serta lima anggotanya: Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa sepuluh penyelenggara Pemilu Provinsi Papua Tengah dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 9-PKE-DKPP/VI/2026 di Mapolda Papua, Jayapura, Rabu (15/7/2026). Para Teradu dalam perkara ini adalah: Ketua Bawaslu Provinsi Papua Tengah, Markus Madai, beserta empat Anggotanya, yaitu Melianus J.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada tiga penyelenggara Pemilu dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (8/7/2026). Tiga penyelenggara Pemilu tersebut adalah: Ketua KPU Kabupaten Intan Jaya, Nolianus Kobogau, beserta dua Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya, yaitu Johan Maiseni
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 10-PKE-DKPP/VI/2026 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (29/6/2026) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh empat orang, yaitu Almas Ghaliya Putri Sjafrina, Hadar Nafis Gumay, Agus Sarwono, dan Zaki Amali. Keempat principal tersebut memberikan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada dua penyelenggara Pemilu, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Tambrauw, Johannis P.M. Mayambouw dan Anggota KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sunarko, dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Johannis P.M. Mayambouw dan Sunarko
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 8-PKE-DKPP/IV/2026 di Polda Papua, Kota Jayapura, pada Kamis (21/5/2026). Perkara ini diadukan oleh Anggota Partai NasDem Kabupaten Intan Jaya, Martinus Maisini, yang memberikan kuasa kepada Nahar Andi Nasada. Martinus mengadukan Ketua KPU Kabupaten Intan
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 4-PKE-DKPP/II/2026 di Markas Polda Papua Barat Daya, Kota Sorong, pada Selasa (5/5/2026) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya, Farli Sampe Toding Rego, serta empat anggotanya yakni: Sofyan,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengadakan lomba video kreatif dan lomba karya tulis jurnalistik. Pendaftaran lomba ini dibuka sejak 28 April 2026. Sekretaris DKPP, Syarmadani, mengungkapkan, dua lomba tersebut termasuk dalam rangkaian kegiatan Festival Etik 2026 yang diadakan DKPP. “Festival Etik 2026 adalah sebuah program yang bertujuan untuk mendekatkan Kode Etik Penyelenggara
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 7/PKE-DKPP/III/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, pada Rabu (29/04/2026) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini Adalah Kristiawan Bate’e yang memberikan kuasa kepada Mulyadi Prawednesdy Gulo. Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu Kota
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 6-PKE-DKPP/III/2025 di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, pada Rabu (22/4/2025), pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah RJ dan DG yang memberikan kuasa kepada Edison Wahidin. Para Pengadu mengadukan Anggota KPU