Rilis Pers

DKPP Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Tetap Kepada Ketua KPU Kabupaten Langkat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua KPU Kabupaten Langkat, Husni Mustofa, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor: 15-PKE-DKPP/VIII/2026. Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Selasa (3/11/2026). “Menjatuhkan sanksi

DKPP Akan Periksa Anggota KPU Provinsi Papua Barat Secara Tertutup

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 18-PKE-DKPP/X/2026 di kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Rabu (21/10/2026) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh seseorang yang berinisial AR. Pengadu mengadukan Anggota KPU Provinsi Papua Barat yang berinisial AM. Dalam pokok aduannya, pengadu

DKPP Terima Lima Aduan Dugaan Pelanggaran KEPP Pasca Putusan MK

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima tiga aduan tambahan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. “Dua aduan kami terima pada 13 Oktober 2026 dan satu aduan lainnya baru kami terima hari ini,” ucap Ketua DKPP, Heddy Lugito, memutakhirkan data penambahan jumlah aduan tersebut,

DKPP Akan Periksa Anggota Bawaslu Kabupaten Belu Secara Tertutup

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 19-PKE-DKPP/IX/2026 di kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa (13/10/2026) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh seseorang yang berinisial ATL dan memberikan kuasa kepada Ernestin Yosefina Monika Nogo Kilok. Pengadu mengadukan Anggota Bawaslu

DKPP Terima Dua Aduan tentang Persyaratan Dalam Pilpres

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima dua aduan yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026. Anggota DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut dua aduan tersebut diterima DKPP dalam waktu yang berbeda, yakni pada Kamis (8/10/2026) dan Jumat (9/10/2026). “Aduan pertama disampaikan oleh Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan

DKPP Akan Periksa Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar Secara Tertutup

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 17-PKE-DKPP/IX/2026 di Bawaslu Provinsi Maluku, Ambon, Rabu (5/10/2026) pukul 09.00 WIT. Perkara ini diadukan oleh seseorang yang berinisial PK. Pengadu mengadukan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berinisial FL. Dalam pokok aduannya, Pengadu mendalilkan

DKPP Buka Tanggapan Masyarakat Terhadap 76 Nama Calon TPD Unsur Masyarakat Periode 2026-2027

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) membuka penerimaan masukan atau tanggapan masyarakat terhadap 76 nama calon Tim Pemeriksa Daerah (TPD) unsur masyarakat untuk periode 2026-2027 pada Senin (5/10/2026). Ketua DKPP, Heddy Lugito menyampaikan, DKPP mengumumkan 76 nama calon TPD unsur masyarakat periode 2026-2027 di laman dkpp.go.id dan akun media sosial resmi DKPP. Hal tersebut dilakukan sebagai

DKPP Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Jabatan Ketua Kepada Ketua Bawaslu Labuhanbatu

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada XXX selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan untuk tiga perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, pada Senin (28/9/2026).

DKPP Akan Periksa Ketua KPU Kabupaten Langkat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 15-PKE-DKPP/VIII/2026 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, pada Selasa (22/9/2026), pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Agus Arifin. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Langkat, Husni Mustofa. Pengadu mendalilkan bahwa Teradu telah melanggar

DKPP Akan Periksa Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 16-PKE-DKPP/VIII/2026 di Kantor Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, pada Kamis (10/9/2026), pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Abdul Majid. Ia mengadukan Anggota KPU Kabupaten Lombok Barat, Alfian Martoni. Pengadu mendalilkan bahwa