Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 20-PKE-DKPP/X/2026 dan 22-PKE-DKPP/X/2026 di Markas Polda Sumatera Selatan, Palembang, pada Kamis (12/11/2026) pukul 09.00 WIB.
Perkara Nomor 20-PKE-DKPP/X/2026 diadukan Muhammad Aldy Mandaura yang memberikan kuasa kepada Prendi Alhafiz. Ia mengadukan Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Rahmat Hidayat, beserta empat anggotanya yakni: Supriyadi, Jaka Irhamka, Ade Satria Dwi Putra, dan Mario Restu Prayogi (masing-masing berstatus sebagai Teradu I sampai V).
Kelima teradu didalilkan tidak cermat, tidak profesional, tidak berkepastian hukum, serta tidak teliti memberikan rekomendasi dan menetapkan calon pengganti antar waktu (PAW) DPRD Kabupaten OKU yang bukan lagi anggota partai politik dan telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sedangkan perkara Nomor 22-PKE-DKPP/X/2026 diadukan oleh Mukti Ali, Arif Sudrajat, dan Herson. Selain Ketua dan Anggota KPU Kabupaten OKU ( Teradu I sampai V), dalam perkara ini turut diadukan Ketua Bawaslu Kabupaten OKU, Anggi Irawan, serta dua anggotanya yakni Yudi Riswandi dan Ahmad Kabul, sebagai Teradu VI sampai dengan VIII.
Kemudian Plt. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Naafi, beserta tiga anggotanya yakni Muhammad Sarkani, Massuryati, dan Ardiyanto, sebagai Teradu IX sampai dengan XII.
Teradu I sampai V didalilkan tidak cermat, tidak profesional, tidak berkepastian hukum, serta tidak teliti memberikan rekomendasi dan menetapkan calon pengganti antar waktu (PAW) DPRD Kabupaten OKU. Sedangkan Teradu VI sampai XI didalilkan tidak melakukan pengawasan terhadap proses PAW DPRD Kabupaten OKU yang dilakukan Teradu I sampai V.
Sekretaris DKPP, Syarmadani mengatakan, agenda sidang ini DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak, baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.
DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022. “Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Syarmadani.
Lebih lanjut,Syarmadani mengatakkan bahwa sidang ini bersifat terbuka untuk umum, sehingga baik masyarakat umum yang ingin memantau atau wartawan yang ingin meliput sidang, dapat melihat langsung jalannya persidangan.“Silahkan hadir sebelum sidang dimulai,” ujarnya.
Untuk memudahkan akses publik terhadap jalannya persidangan, sidang akan disiarkan secara langsung melalui akun youtube DKPP. “Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini,” pungkasnya. [Rilis Humas DKPP]