Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Penandatanganan MoU ini dilakukan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, oleh Ketua DKPP, Heddy Lugito dan Rektor UNUSIA, Dr. Fariz Alnizar.
Dalam kesempatan ini, Heddy mengemukakan harapannya agar kerja sama dapat berjalan intensif untuk mengembangkan berbagai hal, termasuk pengembangan etika penyelenggara Pemilu.
Menurut Heddy, etika adalah dasar dari kehidupan berbangsa yang menjadi salah satu amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Dan problem paling besar bangsa ini adalah problem etika. Kadang-kadang politik itu seolah bisa apa saja, padahal mestinya berpolitik itu tetap beretika. Tidak bisa berbuat sesuka-sukanya atas nama politik atau atas nama kekuasaan. Tidak bisa, semua harus beretika, ” ucapnya.
Ia menegaskan, kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh menihilkan aspek etika di dalamnya. Etika, kata Heddy, adalah fondasi moral agar bangsa Indonesia berjalan dengan baik sesuai dengan rel kebangsaan.
Berdasar hal tersebut, Heddy menambahkan, DKPP selama empat tahun belakangan selalu berkeinginan menjalin kerja sama dengan berbagai kampus di seluruh Indonesia. Baginya, perguruan tinggi adalah basis pengkaderan calon pemimpin bangsa.
“Saya percaya UNUSIA yang basisnya adalah keagamaan, pasti akan mengutamakan etika. Itulah yang kami harapkan ke depan kita bisa bekerja sama dengan lebih intensif lagi,” tandasnya.
Sebelum ini, DKPP telah meneken nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama dengan 41 kampus di seluruh Indonesia. UNUSIA adalah kampus ke-42 yang menandatangani kerja sama dengan DKPP.
Ruang lingkup nota kesepahaman ini ditekankan pada hal-hal yang tercakup dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Selain MoU, Sekretariat DKPP juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Fakultas Hukum UNUSIA. Perjanjian ini ditandatangani oleh Sekretaris DKPP, Syarmadani dan Dekan Fakultas Hukum UNUSIA, Dr. Ahsanul Minan.
Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjemahan ruang lingkup MoU dalam bentuk yang lebih konkret, di antaranya adalah pelatihan untuk dosen, pengembangan kurikulum bersama, dan penelitian bersama.
Rektor UNUSIA, Dr. Fariz Alnizar, menyebut pihaknya meyakini bahwa kampus bukan hanya lembaga yang bertugas memproduksi pengetahuan saja, tapi juga harus berkontribusi terhadap kualitas hidup masyarakat dengan keilmuannya. Hal tersebut, menurut Fariz, sesuai dengan DNA Nahdlatul Ulama yang menekankan pada komunalitas dan kebersamaan.
“Mulai 2025 visi UNUSIA menjadi perguruan tinggi yang berbasis community development, fokusnya utamanya adalah bagaimana ilmu memiliki dampak langsung pada pengembangan dan perbaikan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Fariz berharap kerja sama ini tidak hanya tentang implementasi nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi, tetapi juga dapat mendekatkan UNUSIA untuk meraih visi tersebut.
“Untuk mendorong terciptanya iklim demokrasi yang lebih terbuka, menciptakan kualitas manusia yang bisa dipercaya. Mudah-mudahan ini bukan pertemuan awal, tapi bisa sustainable ke depannya,” kata Fariz. [Humas DKPP]