Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap sepuluh perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/6/2021) pukul 09.30 WIB. Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan tiga sanksi sekaligus kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pegunungan Bintang,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap sepuluh perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (9/6/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Yudia Ramli mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menggelar sidang dengan agenda pembacaan putusan terhadap delapan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Dalam sidang ini, DKPP menjatuhkan sanksi Peringatan kepada 22 penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar KEPP. Sementara, terdapat 13 penyelenggara pemilu yang dipulihkan nama
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 131-PKE-DKPP/IV/2021 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (3/6/2021) pukul 09.00 WIB. Sebagai informasi, sidang ini akan dilaksanakan secara tertutup. Perkara ini diadukan oleh Anwar yang memberikan kuasa kepada Wajadal Muna. Ia mengadukan Ketua
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap delapan perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/6/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan semua perkara yang akan diputus telah
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang virtual pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 07-PKE-DKPP/I/2021, pada Selasa (25/5/2021) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Abdul Faris Umlati dan Orideko I. Burdam yang memberikan kuasa kepada Benediktus Jombang, Bendry Napitupulu, Muhammad Irfan, dan Lambert Dimara. Pengadu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi Peringatan Keras kepada satu penyelenggara pemilu. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (19/5/2021) pukul 09.30 WIB. “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu Muslim Saifuddin selaku Anggota KPU Kabupaten Raja Ampat sejak putusan ini
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang kode etik penyelenggara pemilu dengan agenda pembacaan putusan terhadap lima perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/5/2021) pukul 09.30 WIB. Plt. Sekretaris DKPP, Arif Ma’ruf mengatakan semua perkara yang akan diputus telah diperiksa
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 114-PKE-DKPP/III/2021 di Kantor KPU Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, pada Kamis (6/5/2021) pukul 09.00 WITA. Pengadu perkara ini adalah Hi. Mohamad Kilat Wartabone (Pengadu I) dan Syamsir Djafar Kiyai (Pengadu II) melalui kuasa mereka, Franki
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi Peringatan Keras kepada dua penyelenggara pemilu. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP, Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (5/5/2021) pukul 09.30 WIB. “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras kepada Teradu La Golonga selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur sejak putusan ini