Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringtan keras kepada Anggota KPU RI, Idham Holik karena melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (23/6/2025). “Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada teradu V,
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 55-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang, pada Rabu (25/6/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Sukma Wijaya. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kota Pangkal Pinang, Imam Ghozali (teradu I)
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 59-PKE-DKPP/I/2025 di Universitas Pendidikan Indonesia, Kota Bandung, Selasa (24/6/2025) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Garisah Idharul Haq. Ia mengadukan Anggota KPU Kota Bekasi, Afif Fauzi dan Anggota PPK Pondok Melati, Hini Indrawati.
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 95-PKE-DKPP/II/2025 di KPU Provinsi Papua, Jayapura, pada Jumat (20/6/2025). Perkara ini diadukan Jessica Claartje Patrecia Titiheru yang memberikan kuasa kepada Mirza Zulkarnaen dan Bilkovin Nahason Erebun. Pengadu mengadukan Ketua KPU Kabupaten Mimika, Dete Abugau (teradu
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 94-PKE-DKPP/II/2025 di KPU Provinsi Papua, Jayapura, pada Kamis (19/6/2025). Perkara ini diadukan Bilkovin Nahason Erebun yang memberikan kuasa kepada Mirza Zulkarnaen dan Ali Syariati. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Mimika , Frans Wetipo (teradu I)
Jayapura – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk tidak melanjutkan sidang pemeriksaan terhadap Anggota KPU dan Bawaslu Kabupaten Paniai dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sidang untuk perkara Nomor 92-PKE-DKPP/II/2025 itu digelar di KPU Provinsi Papua, Jayapura, Rabu (18/6/2025). Sidang ini tidak berlangsung lama karena Sergius Wabiser, selalu pengadu, mencabut aduan
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor: 87-PKE-DKPP/II/2025 di KPU Provinsi Papua, Jayapura, pada Selasa (17/6/2025). Perkara ini diadukan Yakob Ismael Kmur yang memberikan kuasa kepada Bilkovin Nahason Erebun. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Mimika , Frans Wetipo (teradu I) , beserta
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap empat perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Kantor KPU Provinsi Papua, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Keempat perkara tersebut, yang masing-masing bernomor 87-PKE-DKPP/II/2025, 92-PKE-DKPP/II/2025, 94-PKE-DKPP/II/2025, dan 95-PKE-DKPP/II/2025, akan digelar secara terpisah pada 17- 20 Juni 2025. Rinciannya sebagai berikut: 1.
Lampung, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 111-PKE-DKPP/II/2025 di Kantor KPU Provinsi Lampung, pada Jumat (13/6/2025). Perkara ini diadukan oleh Ahmad Basri. Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Agus Tomi (teradu I), berikut dua anggotanya yaitu: Kadarsyah, dan Cecep Ramdani
Serang, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 22-PKE-DKPP/I/2025 di Kantor KPU Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (27/5/2025). Perkara ini diadukan oleh Alfa Febri Ramadhan yang memberikan kuasa kepada Yudhistira Firmansyah dan Dede Sulaeman. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Pandgelang, Febri Setiadi