Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 9-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, pada Jumat (8/3/2024) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam Perkara ini adalah Muhammad Hanafi. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bojonegoro, yaitu Fatkhur Rohman, Fatma
Bogor, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito mengatakan salah satu indikator pemilu atau pilkada demokratis adalah regulasi yang baik dan berkepastian hukum. Hal ini disampaikan Heddy Lugito dalam kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/3/2024).
Medan, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 18-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor KPU Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Senin (4/3/2024). Perkara ini diadukan oleh Buyung Tanjung. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Simalungun Adillah Feruari Purba (Teradu I) serta dua Anggota Bawaslu Kabupaten Simalungun,
Jayapura, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kabupaten Yalimo Jhony Lantipo dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 10-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua, Kota Jayapura, Jumat (1/3/2024). Jhony Lantipo diadukan oleh Yanes Alitnoe yang memberikan kuasa kepada Anthony Doli, Kristo Roland, dan Marthynus Hamonangan.
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 8-PKE-DKPP/I/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, pada Jumat (1/3/2024) pukul 09.00 WITA. Pengadu dalam Perkara ini adalah La Rida Sidi. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wakatobi, yaitu Irfan Sakti,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta pada Rabu (28/2/2024). Perkara ini diadukan Rico Nurfiansyah Ali. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU RI yakni Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 4-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta pada Rabu (28/2/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Rico Nurfiansyah Ali. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU RI yakni Hasyim Asy’ari, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 3-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Jumat (2/2/2024) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan Prayogo Bekti Utomo. Ia mengadukan Carlos Kartika Yudha Paath (Anggota KPU Kota Jakarta Timur) dan Arlen Intani (Ketua PPK Matraman)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta pada Kamis (1/2/2024). Perkara ini diadukan Irman Gusman yang memberikan kuasa kepada Arifudin, Muhammad Fahruddin, dan Tantra Hadimulya. Ia mengadukan Ketua dan Anggota KPU RI yakni Hasyim Asy’ari, Mochammad
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 16-PKE-DKPP/I/2024 di Ruang Sidang DKPP, Jakarta pada Kamis (1/2/2024) pukul 10.00 WIB. Perkara ini diadukan Irman Gusman yang memberikan kuasa kepada Arifudin, Muhammad Fahruddin, dan Tantra Hadimulya selaku Kuasa Hukum. Ia mengadukan Ketua