Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengimbau agar pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan kepala daerah dapat memenuhi standar prilaku etik sebagaimana termaktub dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Hal ini disampaikannya dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis
Pasangkayu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terhadap perkara nomor 225-PKE-DKPP/IX/2024 dan 207-PKE-DKPP/IX/2024 di Kantor KPU Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Rabu (26/2/2025). Kedua perkara tersebut diadukan oleh Ardi Trisandi. Dalam perkara nomor 225-PKE-DKPP/IX/2024, ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Harlywood Suly Junior, dan
Manokwari, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 241-PKE-DKPP/X/2024 di Kantor Bawaslu Provinsi Papua Barat, Manokwari, Selasa (25/2/2025). Pengadu dalam perkara ini adalah Manuael Horna dan Bahmudin Fimbay selaku bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni jalur perseorangan. Keduanya memberikan kuasa kepada
Pangkalpinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Anggota KPU Kota Pangkalpinang, Muhamad, dalam perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) nomor 320-PKE-DKPP/XII/2024. Sidang pemeriksaan ini dilakukan secara hibrida, Jumat (21/2/2025). Perkara ini diadukan oleh Eka Mulya Putra. Dalam pokok aduannya, Eka mendalilkan bahwa Muhamad telah melanggar KEPP karena telah mengeluarkan pernyataan yang
Pangkal Pinang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan terhadap dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP), yaitu perkara Nomor 252-PKE-DKPP/X/2024 dan 269-PKE-DKPP/X/2024. Sidang pemeriksaan ini dilakukan secara hibrida, Rabu (19/2/2025). Perkara 252-PKE-DKPP/X/2024 diadukan oleh Adi Putra, Supriyanto, dan Slamet Riady. Para Pengadu mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka, Sugesti Sukardi,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) secara Hibrida di Ruang Sidang Utama DKPP, Jakarta dan Kantor KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang. Ketiga perkara tersebut yaitu perkara Nomor 252-PKE-DKPP/X/2024, 269-PKE-DKPP/X/2024, dan 320-PKE-DKPP/XII/2024 akan digelar secara terpisah pada
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Anggota KPU Kota Bekasi,Achmad Edwin Sholihin, karena terbukti melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Sanksi tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis, Heddy Lugito, dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Kamis (13/2/2025). “Menjatuhkan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 66-PKE-DKPP/I/2025 di Ruang Sidang Utama DKPP pada Jumat (14/2/2025) pukul 09.00 WIB. Pengadu dalam perkara ini adalah Fanly Katili, Warsito Kasim, dan Akbarul Muhith Nawawi. Sementara pihak yang diadukan adalah ketua dan anggota Bawaslu
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan untuk dua perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Kamis (13/2/2025), pukul 10.00 WIB. Dua perkara tersebut adalah perkara Nomor 54-PKE-DKPP/I/2025 dan 51-PKE-DKPP/I/2025. Dalam dua perkara ini, DKPP akan memeriksa 12 penyelenggara pemilu dari KPU Kabupaten Buton
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap ketua, anggota, dan sekretaris KPU Provinsi Papua Barat dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 7-PKE-DKPP/I/2025 dan 39-PKE-DKPP/I/2025, Jakarta, Selasa (11/2/2025). Sidang ini tidak berlangsung lama karena aduan nomor 39-PKE-DKPP/I/2025 dicabut oleh pihak pengadu. Pencabutan