Jakarta, DKPP – Komisi II DPR RI menyetujui dua rancangan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadi Peraturan DKPP. Dua rancangan Peraturan DKPP tersebut terkait Tata Naskah Dinas dan Tenaga Ahli. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Konsultasi Komisi II dengan DKPP, Bawaslu, dan KPU RI di Ruang Raat Komisi II (K.III), Gedung Nusantara DPR RI,
Makassar, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 108-PKE-DKPP/VIII/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, pada Senin (18/9/2023). Perkara ini diadukan oleh Andi Burhanuddin, Muhammad Israq, Ahmad, Suhardi, Muchlis Jerry Ruslim, Budi Setiawan, Muhammad Nur Syahid Munsi, dan Hardi. Kedelapan Pengadu
Bandung, DKPP – Dalam rangka penyusunan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Pendandatangan MoU dilakukan oleh Ketua DKPP Heddy Lugito dan Rektor UPI Prof. M. Solehuddin. Sedangkan PKS ditandatangani Sekretaris DKPP David Yama dengan Wakil Rektor
Tabanan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengingatkan bahwa penyelenggara Pemilu harus mengetahui dan menyadari batasan-batasan yang harus ditaati. Kepada sekitar 60 jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, pria yang akrab disapa Raka Sandi ini menyatakan profesi penyelenggara Pemilu memiliki konsekuensi berupa batasan-batasan tertentu yang mungkin tidak disadari
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi terhadap Sekretaris Jenderal Bawaslu RI dan berhentikan tujuh penyelenggara pemilu dari jabatannya. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (11/9/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Ichsan Fuady selaku Sekretaris
Bogor, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ratna Dewi Pettalolo menyampaikan bahwa godaan bagi penyelenggara Pemilu bisa datang kapan saja. Hal ini disampaikan Ratna Dewi Pettalolo dalam kegiatan Pelatihan dan Penguatan Kompetensi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Periode 2023-2028 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI di Kota Bogor, pada Minggu (3/9/2023). “Godaan akan datang kapan dan di
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada enam penyelenggara Pemilu. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak lima perkara di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin (4/9/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Junita Lila Sinaga selaku Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar
Jakarta, DKPP − Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Perkara Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 di Ruang Sidang DKPP Jakarta, pada Senin (4/9/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Rahmat Bagja, Totok Hariyono, Herywn J.M. Malonda, Puadi, dan Lolly Suhenty (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu RI)
Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyampaikan pemilih yang cerdas merupakan aspek yang tidak bisa dikesampingkan dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Hal ini disampaikan Heddy Lugito saat memberikan sambutan dalam kegiatan Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu Serentak 2024: Isu Strategis Penyelenggaraan Pemilu di Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI di
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo menjadi juri Grand Final Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Antar Perguruan tinggi se-Indonesia Ketiga, yang digelar di Jakarta, Rabu (30/8/2023). Pada malam puncak ini, Universitas Surabaya berhadapan dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan tema utama Penghapusan Presidential trasehold dalam Pemilu Presiden dan Wakil