Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 7-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP RI di Jakarta pada Jumat (3/3/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Ign. Ditok Gagah Tricahya. Ia mengadukan Ketua dan empat Anggota KPU Kota Jakarta Barat,
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan kembali menggelar sidang pemeriksaan lanjutan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 15-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Jumat (3/3/2023) pukul 09.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Adi Treswantoro, yang mengadukan Anggota KPU Kabupaten Trenggalek Nurani dan Ketua KPU Kabupaten Trenggalek
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan Keras dan Pemberhentian dari Jabatan kepada Ketua KPU Kota Tebing Tinggi, Abdul Khalik dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (1/3/2023). Abdul Khalik berstatus sebagai Teradu dalam perkara nomor 1-PKE-DKPP/I/2023 yang diadukan oleh M.
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 20-PKE-DKPP/II/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Jumat (24/2/2023). Perkara ini diadukan Mahyudin Pikoli. Mahyudin mengadukan Syarif Uda’a, Yusuf Tomi, Syarif Ambu, Amirudin Lakuba, serta Rahman Ratang (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Banggai
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 20-PKE-DKPP/II/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, Jumat (24/2/2023) pukul 09.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Mahyudin Pikoli. Ia mengadukan Syarif Uda’a, Yusuf Tomi, Syarif Ambu, Amirudin Lakuba, dan Rahman Ratang (masing-masing
Palu, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 11-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Rabu (22/2/2023). Perkara ini diadukan oleh Syafaruddin. Ia mengadukan Agussalim Wahid, Nurbia, Iskandar Lembah, Idrus, dan Risvirenol (masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Palu)
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 11-PKE-DKPP/I/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Kota Palu, pada Rabu (22/2/2023) pukul 10.00 WITA. Perkara ini diadukan oleh Syafaruddin. Ia mengadukan Agussalim Wahid, Nurbia, Iskandar Lembah, Idrus, dan Risvirenol (masing-masing sebagai Ketua dan
Jakarta, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengajak mahasiswa untuk berperan aktif mewujudukan pemilu yang berintegritas. Pesan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sekolah Kepemimpinan Legislatif Universitas Tanjungpura Tahun 2023 pada Minggu (19/2/2023) secara daring. “Mahasiswa memiliki peran penting dalam menyukseskan dan mewujudkan pemilu yang berintegrtias,” ungkap Tio Aliansyah.
Bekasi, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengimbau agar setiap penyelenggara pemilu memiliki etos kerja yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Pesan ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panwascam se-Kota Bekasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Bekasi di Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (17/02/2023). “Kalau jadi penyelenggara
Gorontalo, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tidak gegabah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik dan perilaku. Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkapkan keputusan tersebut hanya bagi penyelenggara yang melanggar kode etik dan perilaku berat. Hal tersebut disampaikan Raka Sandi (sapaan I Dewa Kade Wiarsa