Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari selaku Teradu dalam perkara nomor 14-PKE-DKPP/II/2023. Sanksi tersebut dibacakan dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sebanyak enam perkara di Ruang Sidang DKPP Jakarta, Kamis (30/3/2023). “Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu Hasyim Asy’ari selaku
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Ketua KIP Kota Banda Aceh, Indra Milwady dalam sidang pembacaan putusan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (29/3/2023). Indra Milwady berstatus sebagai Teradu I dalam perkara nomor 9-PKE-DKPP/I/2023 yang diadukan oleh lima Anggota Panitia Pengawas Kecamatan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan secara virtual atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 36-PKE-DKPP/II/2023 pada Senin (27/03/2023). Perkara ini diadukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Jayapura, yaitu Zacharias SY Rumbewas, Seprianti Elisabet Pandi, dan Nasarudin Sili Luli. Mereka mengadukan Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel
Jakarta, DKPP – Partisipasi pemilih menjadi salah satu tolok ukur kesuksesan Pemilu. Oleh karenanya semakin banyak pemilih memberikan suaranya, Pemilu tersebut dikategorikan berhasil. Pernyataan itu disampaikan Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo dalam Rapat Kerja Teknis Penyelenggaraan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan daring pada Sabtu (18/3/2023) malam. “Kembali
Jakarta, DKPP – Pelaksanaan Pemilu serentak 2024 semakin dekat. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Ratna Dewi Pettalolo ingatkan pentingnya menjaga pola kerja antar pengawas Pemilu. Menurut Ratna Dewi, pola kerja antar pengawas yang baik akan menentukan proses Pemilu yang berintegritas serta berkualitas di tanah air. Hal itu disampaikan Ratna Dewi dalam Rapat Fasilitasi dan
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 38-PKE-DKPP/II/2023, Jumat (17/3/2023) pukul 14.00 WIB. Perkara ini diadukan oleh Dahli Saptini. Ia mengadukan Ketua Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, yaitu Oktureni Sandhra Kirana. Dahli Saptini mendalilkan Oktureni masih tercatat sebagai Anggota Partai Republik pada 2017,
Yogyakarta, DKPP – Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencatatkan prestasi terkait Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Dalam konteks Pemilu serentak tahun 2024, belum ada satu pun laporan atau aduan yang masuk ke DKPP dari Provinsi DIY. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi saat menjadi narasumber di
Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan secara virtual dalam tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pada Rabu (15/3/2023) pukul 10.00 WIB. Perkara nomor 31-PKE-DKPP/II/2023 diadukan Safarudin, perkara nomor 32-PKE-DKPP/II/2023 diadukan Bustanudin, Muhammad Nasir, Muhammad Dustur, dan Hamdani Mustika. Sedangkan perkara nomor 42-PKE-DKPP/II/2023 diadukan oleh Ketua dan
Ambon, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/II/2023 di Kantor Bawaslu Provinsi Maluku, Kota Ambon, Jumat (10/3/2023). Perkara ini diadukan Ferdi Suwakul. Ferdi mengadukan Kisman Kilian, Amnun Naqib, Said Heder Boften, Hidayat Kelilauw, dan Taib Wangsi (Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Seram
Medan, DKPP – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah mengungkapkan penyelenggara Pemilu harus bekerja sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan Muhammad Tio Aliansyah dalam Rapat Kerja Teknis Pengelolaan Data Penanganan yang Terintegrasi dalam Rangka Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 yang diadakan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan,