Denpasar, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak cukup diukur dari kelancaran seluruh tahapan maupun tingginya angka partisipasi pemilih. Menurutnya, ukuran utama keberhasilan pemilu adalah mampu melahirkan pemimpin yang amanah, berintegritas, dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Heddy saat memberikan arahan kepada jajaran penyelenggara pemilu di Kantor KPU Provinsi Bali, Denpasar, Jumat (17/7/2026).
Menurut Heddy, pemilu pada hakikatnya merupakan sarana bagi rakyat untuk menyerahkan mandat kepada pemimpin yang dipercaya menjalankan pemerintahan secara bertanggung jawab.
“Kita bisa berbangga mengatakan pemilu berhasil kalau menghasilkan pemimpin yang amanah. Tapi kalau menghasilkan pemimpin yang korup, kita harus mengoreksi diri, apakah pemilu yang kita lakukan benar-benar berhasil,” ujarnya.
Selama ini, Heddy menambahkan, penyelenggaraan pemilu di Indonesia telah menunjukkan capaian yang baik dari sisi administratif. Tingkat partisipasi pemilih tergolong tinggi. Namun demikian, menurutnya, demokrasi yang berkualitas harus mampu menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Ia menilai masih tingginya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah maupun pejabat hasil pemilu menjadi bahan evaluasi bersama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan prosedural penyelenggaraan pemilu harus diikuti dengan keberhasilan secara substantif melalui lahirnya pemimpin yang amanah.
Bagi Heddy, pemilu bukan sekadar agenda lima tahunan ataupun arena perebutan kekuasaan yang dilegalkan oleh undang-undang. Lebih dari itu, pemilu merupakan proses demokrasi yang memberikan mandat rakyat kepada para pemimpin.
“Pemilu adalah ritual demokrasi di mana rakyat menyerahkan mandatnya kepada calon pemimpin. Para pemimpin harus sadar bahwa kekuasaan yang mereka pegang adalah kekuasaan rakyat, bukan kekuasaan pribadi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Heddy menegaskan DKPP memiliki tanggung jawab menjaga kehormatan penyelenggara pemilu sebagai salah satu fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Keberadaan DKPP itu tidak untuk menghukum KPU dan Bawaslu. Tugas utama DKPP adalah menjaga marwah lembaga penyelenggara pemilu agar tetap bekerja sesuai tugas dan fungsinya,” ia memaparkan.
Menutup arahannya, Heddy mengajak seluruh penyelenggara pemilu untuk terus menjaga integritas serta menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab sehingga demokrasi Indonesia mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. [Humas DKPP]