Jakarta, DKPP – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, menekankan pentingnya pendidikan pemilih secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.
Menurutnya, pendidikan pemilih tidak cukup dilakukan dengan mendorong masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi juga perlu membangun kesadaran untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.
Hal tersebut disampaikan Ketua DKPP dalam Focus Group Discussion (FGD) “Penyusunan Modul Kolaborasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan” yang diselenggarakan KPU RI, di Jakarta, pada Kamis (8/10/2026).
“Pendidikan pemilih berkelanjutan yang kita lakukan, bukan cuma mengajak pemilih untuk datang ke TPS tapi juga jauh memberikan pencerahan kepada pemilih,” ujarnya.
Heddy menempatkan pemilih sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemilu. Besarnya jumlah pemilih di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu, terutama dalam memberikan pendidikan dan pemahaman mengenai demokrasi.
Menurutnya, kualitas demokrasi juga tercermin dari budaya politik masyarakat. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah praktik politik uang yang dinilai masih dianggap sebagai sesuatu yang biasa oleh sebagian masyarakat.
“Mengapa kita agak buruk? Penyebab utamanya adalah kalau merujuk ukurannya di money politic, budaya politik. Budaya politik uang ini kita masih sangat tinggi. Dan budaya politik demokrasi terletak pada pemilih. Kesadaran pemilih kita untuk berdemokrasi secara sehat belum tumbuh,” jelasnya.
Heddy menilai anggapan bahwa politik uang merupakan hal yang lumrah perlu diubah melalui pendidikan politik dan pendidikan pemilih. Baginya, politik uang bukan sekadar persoalan dalam proses pemilu, tetapi dapat mencederai prinsip demokrasi karena memengaruhi kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan.
“Politik uang itu bukan hal biasa. Ini adalah bagian yang mencederai demokrasi kita,” tegasnya.
Heddy menambahkan, persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama, baik negara, penyelenggara pemilu, masyarakat, maupun para akademisi dan pemerhati pemilu. Kesadaran masyarakat perlu terus dibangun agar tidak mudah dipengaruhi oleh praktik politik uang.
“Itu adalah tugas kita semua untuk mengedukasi masyarakat secara sadar; bahwa yang namanya politik uang itu sama jahatnya dengan korupsi,” ungkap Heddy.
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memperbaiki persoalan yang masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya melalui penguatan pendidikan pemilih dan pembangunan budaya politik yang sehat.
“Pekerjaan yang membuat cacat demokrasi ini kita rapikan, kita perbaiki setidaknya. Agar ini tidak terjadi lagi dan bahkan tidak merambat ke akar rumput,” ucapnya. [Humas DKPP]