Jakarta, DKPP – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU 7/2017) menegaskan bahwa Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersifat final dan mengikat (final and binding).
Akan tetapi hingga 14 tahun lembaga ini berdiri, masih terdapat pihak-pihak yang membawa putusan DKPP ke proses peradilan lain, mulai dari Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) hingga peradilan umum.
“Sejauh ini, KPU dan Bawaslu telah menindaklanjuti putusan DKPP. Namun, terdapat persoalan ketika tindak lanjut putusan tersebut kemudian menjadi objek gugatan di pengadilan,” kata Heddy saat membuka kegiatan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Tindak Lanjut Putusan DKPP, Jumat (13/11/2026), Jakarta.
Dalam beberapa tahun terakhir, kata Heddy, terdapat sejumlah perkara terkait tindak lanjut putusan DKPP yang dibawa ke pengadilan. Ironisnya, terdapat perbedaan pemahaman yang cukup signifikan tentang sifat Putusan DKPP.
Bahkan, yang terbaru adalah adanya permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri (PN) di sebuah kota yang melibatkan Putusan DKPP pada sebuah perkara yang diputus pada 2014.
“Contoh tersebut menunjukkan bahwa menempuh jalur peradilan etik tidak selalu serta-merta menghasilkan kepastian hukum. Proses di peradilan tata usaha negara maupun peradilan umum dapat memperpanjang penyelesaian persoalan,” ungkap Heddy.
Berdasar hal itu, lanjut Heddy, DKPP memandang ada persoalan yang dapat menegasikan kepastian hukum dari putusan DKPP. Sehingga mantan Pemimpin Redaksi Majalah Gatra ini pun menekankan perlunya penegasan terhadap sifat putusan DKPP sekaligus pembuatan mekanisme yang dapat memastikan tindak lanjut putusan berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum.
“Kami berharap persoalan ini dapat memperoleh penegasan dalam perubahan undang-undang pemilu,” tandasnya.
Rapat Evaluasi dan Koordinasi Tindak Lanjut Putusan DKPP ini diikuti tidak hanya oleh jajaran Sekretariat DKPP, tetapi juga oleh sejumlah perwakilan Sekretariat Jenderal KPU dan Bawaslu.
Anggota DKPP yang menjadi Koordinator Divisi Persidangan DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, menyebut kegiatan ini sangat penting sebagai sarana evaluasi dan pengingkatan kualitas putusan DKPP.
Ia berharap, putusan DKPP tidak hanya ditindaklanjuti oleh KPU dan Bawaslu sebagai sarana pemberian sanksi atau rehabilitasi penyelenggara pemilu semata. Melainkan juga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pencegahan pelanggaran kode etik di KPU dan Bawaslu.
“Bagi kami, putusan tidak akan memiliki makna apabila tidak memberikan manfaat nyata bagi perubahan perilaku penyelenggara pemilu,” jelasnya. [Humas DKPP]