Palembang, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 20-PKE-DKPP/X/2026 dan 22-PKE-DKPP/X/2026 di Gedung Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, pada Kamis (12/11/2026).
Perkara nomor 20-PKE-DKPP/X/2026 diadukan oleh Muhammad Aldy Mandaura yang memberikan kuasa kepada Prendi Alhafiz. Sedangkan perkara nomor 22-PKE-DKPP/X/2026 diadukan oleh Mukti Ali, Arif Sudrajat, dan Herson.
Teradu pada perkara nomor 20-PKE-DKPP/X/2026 adalah Ketua KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Rahmat Hidayat, serta empat anggotanya yakni: Supriyadi, Jaka Irhamka, Ade Satria Dwi Putra, dan Mario Restu Prayogi (masing-masing sebagai teradu I sampai V).
Mereka didalilkan tidak cermat, tidak profesional, tidak berkepastian hukum, serta tidak teliti memberikan rekomendasi dan menetapkan calon pengganti antar waktu (PAW) DPRD Kabupaten OKU yang bukan lagi anggota partai politik dan telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Calon PAW yang dimaksud adalah Dadang Wijaya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada pemilu legislatif tahun 2024, Dadang mendapatkan suara sah terbanyak kedua dengan 592 yang kemudian dilantik menggantikan Umi Hartati.
“Dadang Wijaya dilantik sebagai Anggota DPRD OKU melalui mekanisme PAW pada 20 Juni 2026, di sisi lain telah diangkat sebagai PPPK di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan dengan masa kerja sampai dengan 2030,” ungkap Muhammad Aldy Mandaura.
Selain karena statusnya sebagai ASN, pengadu menyebut Dadang sudah tidak lagi menjadi anggota partai politik sejak mengikuti seleksi PPPK. Pasalnya, peserta seleksi wajib melampirkan surat pernyataan tidak terlibat/bukan anggota partai politik.
“KPU OKU dalam merekomendasikan Dadang Wijaya sebagai calon PAW sangat patut diduga tidak cermat dalam melakukan verifikasi, lalai dalam menjalankan tugas dan wewenang, tidak profesional, serta tidak berkepastian hukum,” Muhammad Aldy menambahkan.
Sementara itu, dalam perkara nomor 22-PKE-DKPP/X/2026 selain mengadukan KPU Kabupaten OKU, turut diadukan Ketua Bawaslu Kabupaten OKU, Anggi Irawan, dan dua anggotanya Yudi Riswandi dan Ahmad Kabul.
Kemudian diadukan pula Plt. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Ahmad Naafi, dan tiga anggotanya yakni Muhammad Sarkani, Massuryati, dan Ardiyanto.
Mereka diadukan karena dinilai tidak mengawasi seluruh proses PAW Dadang Wijaya dengan baik dan benar.
“Saya melaporkan ke Bawaslu OKU kemudian dijawab bahwa proses PAW Dadang Wijaya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, begitu juga laporan ke Bawaslu Provinsi menyatakan Bawaslu OKU tidak terbukti melakukan pelanggaran kinerja,” ungkap Mukti Ali.
Jawaban Teradu
Para teradu dari dua perkara ini, baik KPU maupun Bawaslu, dengan tegas membantah seluruh dalil aduan yang disampaikan pengadu di hadapan Majelis DKPP.
Menurut Ketua KPU Kabupaten OKU yang juga Teradu I dalam dua perkara ini, Rahmat Hidayat, proses PAW Dadang Wijaya telah sesuai peraturan perundang-undangan. Seluruh tahapan telah dilalui sampai dengan terbitnya rekomendasi tersebut.
“KPU Kabupaten OKU menyampaikan surat dan berita acara yang menerangkan bahwa Dadang Wijaya memenuhi syarat sebagai PAW dengan catatan menyampaikan LHKPN pada tahun yang sama dengan pengusulan PAW,” ungkap Rahmat Hidayat.
Teradu I membenarkan ada perbedaan pendapat terkait status Dadang Wijaya sehingga dalam penetapan rekomendasi PAW diputuskan melalui mekanisme voting dengan hasil; 3 memenuhi syarat dan 2 tidak memenuhi syarat.
Dalam menetapkan rekomendasi Dadang Wijaya, sambung Teradu I, KPU Kabupaten OKU melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak, antara lain Biro Otonomi Daerah Pemprov Sumatera Selatan, PPP, dan KPU Provinsi Sumatera Selatan.
Teradu I mengungkapkan Dadang Wijaya telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PPPK di lingkungan Pemprov Sumatera Selatan. Hal tersebut berdasarkan surat dari DPRD Kabupaten OKU disertai lampiran berupa SK pemutusan kerja yang ditandantangani gubernur.
Bantahan juga disampaikan teradu dari Bawaslu Kabupaten OKU. Menurut teradu, laporan pengadu ke Bawaslus langsung ditindaklanjuti dengan rapat pleno dengan keputusan meminta salinan administrasi/berkas PAW Dadang Wijaya.
Bawaslu Kabupaten OKU selanjutnya melakukan pencermatan dan penelusuran salinan berkas administrasi PAW Dadang Wijaya yang kemudian dinilai telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme peraturan perundang-undangan.
“Laporan tersebut kami terima namun tidak diregistrasi karena laporan tersebut di luar masa tahapan (non tahapan) dan jadikan informasi awal saja,” tegas Ketua Bawaslu Kabupaten OKI, Anggi Irawan.
Sidang pemeriksaan dua perkara ini dipimpin oleh I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi sebagai Ketua Majelis, didampingi dua Anggota Majelis dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sumatera Selatan yakni Achmad Syarifudin (unsur masyarakat) dan Abu Yamin (unsur KPU). (Humas DKPP)