Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan memeriksa empat perkara sekaligus di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, dalam periode 23 November sampai 1 Desember 2026.
Empat perkara tersebut adalah perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026, 27-PKE-DKPP/XI/2026, 29-PKE-DKPP/XI/2026, dan 30-PKE-DKPP/XI/2026. Keempat perkara tersebut diadukan oleh 13 orang principal.
Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 diadukan oleh dua principal, yakni Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna. Keduanya memberikan kuasa kepada enam orang, yaitu Ibnu Syamsu Hidayat, Shaleh Al Ghifari, Kafin Muhammad, Luthfi Nabilah Ailen, Callista Adani Chendra, dan Laily Maghfiroh.
Sedangkan perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026 diadukan oleh Muhamad Afghan Ababil dari Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi). Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026 diadukan oleh dua orang principal, yaitu Paman Nurlette dan Novi Manaban.
Sementara perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026 merupakan perkara dengan jumlah Pengadu terbanyak dengan delapan orang principal. Delapan nama tersebut adalah Brahma Aryana, Ansfuri ID Sambo, Muhammad Sadiq, Denny Indrayana, Moeryono Aladin, Soenarko, Subhan, dan Tiurma M. S. Sihombing.
Delapan principal di atas memberikan kuasa kepada 16 orang, di antaranya adalah Bambang Widjojanto, Refly Harun, dan Heriyanto.
Terdapat 12 nama yang diadukan dalam empat perkara di atas, di antaranya adalah Ketua Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin, beserta enam Anggota KPU RI, yaitu Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan Iffa Rosita. Sedangkan lima Teradu lainnya adalah Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, beserta empat Anggotanya, yaitu Puadi, Lolly Suhenty, Herwyn J.H. Malonda, dan Totok Hariyono.
Dalam aspek pokok aduan, keempat perkara di atas memiliki dalil aduan yang saling beririsan. Para Teradu dari KPU RI didalilkan telah melakukan tidak membahas isi Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 (PKPU 19/2023) dalam berbagai kegiatan proses penyusunan peraturan tersebut saat melibatkan pihak luar, baik itu uji publik, rapat dengar pendapat, maupun harmoninsasi. Ketua dan Anggota KPU RI juga didalilkan tidak memberikan akses SILON kepada Bawaslu RI sehingga tidak ada proses verifikasi faktual terhadap berkas calon wakil presiden oleh Bawaslu RI.
Selain itu, Ketua dan Anggota KPU RI juga diduga tidak melakukan verifikasi faktual kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang bernama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) keterangan penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka (salah satu calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024).
Sementara, Ketua dan Anggota Bawaslu RI didalilkan telah lalai dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan PKPU 19/2023.
Agenda Sidang
Sekretaris DKPP, Syarmadani mengatakan, empat perkara di atas akan diperiksa bersama. Akan tetapi, karena banyaknya pihak yang akan diperiksa agenda sidang akan dilaksanakan pada hari yang berbeda.
“Pihak Pengadu yang terbagi principal dan kuasa hukum saja berjumlah 35 orang. Belum lagi dengan Pihak Terkait dan Saksi yang akan dihadirkan. Hal ini membuat kami membuat penyesuaian tentang pelaksanaan sidang,” katanya.
Ia mengungkapkan, terdapat empat agenda sidang yang akan dilaksanakan secara terpisah, yaitu (1) mendengarkan keterangan Pengadu dan jawaban Teradu pada 23 November 2026; (2) mendengarkan keterangan Pihak Terkait pada 24 November 2026, (3) Mendengarkan Saksi, Saksi Ahli, dan pemeriksaan alat bukti pada 25 November 2026; dan (4) sidang pendalaman terhadap keterangan para pihak pada 1 Desember 2026.
“Semua agenda yang berlangsung di hari yang berbeda itu akan dimulai pukul 09.00 WIB pada setiap hari pelaksanaan sidang,” ucapnya.
Menurut Syarmadani, terdapat tiga pihak yang didengarkan keterangannya sebagai Pihak Terkait dalam sidang yang akan dilaksanakan pada 24 November 2026, yakni Ketua Komisi II DPR RI periode 2019-2024, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum, dan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
DKPP telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.
“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelas Syarmadani.
Lebih lanjut,Syarmadani mengatakkan bahwa sidang ini bersifat terbuka untuk umum, sehingga baik masyarakat umum yang ingin memantau atau wartawan yang ingin meliput sidang, dapat melihat langsung jalannya persidangan.“Silahkan hadir sebelum sidang dimulai,” ujarnya.
Untuk memudahkan akses publik terhadap jalannya persidangan, sidang akan disiarkan secara langsung melalui akun youtube DKPP. “Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini,” pungkasnya. [Rilis Humas DKPP]
Tabel Nama Pengadu dan Teradu
Empat perkara yang diperiksa DKPP
| NO | PERKARA | PENGADU | TERADU |
| 1. | 26-PKE-DKPP/XI/2026 | 1. Sri Afrianis
2. Dudy Agung Trisna |
1. Mochammad Afifuddin
2. Idham Holik 3. Yulianto Sudrajat 4. Parsadaan Harahap 5. August Mellaz 6. Betty Epsilon Idroos (Ketua dan Anggota KPU RI) 7. Rahmat Bagja 8. Puadi 9. Lolly Suhenty 10. Herwyn J.H. Malonda 11. Totok Hariyono (Ketua dan Anggota Bawaslu RI) |
| 2. | 27-PKE-DKPP/XI/2026 | Muhammad Afghan Ababil | 1. Mochammad Afifuddin
2. Betty Epsilon Idroos 3. Parsadaan Harahap 4. Yulianto Sudrajat 5. Idham Holik 6. August Mellaz (Ketua dan Anggota KPU RI) |
| 3. | 29-PKE-DKPP/XI/2026 | 1. Paman Nurlette
2. Novi Manaban |
1. Mochammad Afifuddin
2. Betty Epsilon Idroos 3. Parsadaan Harahap 4. Yulianto Sudrajat 5. Idham Holik 6. August Mellaz (Ketua dan Anggota KPU RI) |
| 4. | 30-PKE-DKPP/XI/2026 | 1. Brahma Aryana
2. Ansfuri ID Sambo 3. Muhammad Sadiq 4. Denny Indrayana 5. Moeryono Aladin 6. Soenarko 7. Subhan 8. Tiurma M. S. Sihombing |
1. Mochammad Afifuddin
2. Yulianto Sudrajat 3. August Mellaz 4. Betty Epsilon Idroos 5. Parsadaan Harahap 6. Idham Holik 7. Iffa Rosita (Ketua dan Anggota KPU RI) |

